IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » PWYP Indonesia Usulkan Model Lembaga Hulu Migas Baru

PWYP Indonesia Usulkan Model Lembaga Hulu Migas Baru

Written By Indopetro portal on Monday, 18 May 2015 | 09:21

indoPetroNews.com - Masyarakat Sipil yang concern di isu-isu Migas dan Pertambangan, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, dan Indonesia Center for Environmental Law (ICEL) telah menyusun model kelembagaan hulu migas yang baru. Koordinator Advokasi PWYP, Aryanto Nugroho, mengatakan, nantinya cost recovery dilakukan oleh BUMN Pengelola (khusus) dan menekankan pada aspek transparansi cost recovery tuturnya.

Ketertutupan dalam penentuan dan perincian cost recovery selama ini, menurut Aryanto ditengarai memberi peluang terjadinya praktik-praktik kolusi dan korupsi sebagaimana terafirmasi dalam temuan pemeriksaan BPK pada tahun 2013 dimana ditemukan dugaan penyimpangan biaya pembayaran cost recovery sebesar USD 221,5 juta atau Rp. 2,25 triliun pada periode 2010-2012.

"Penerapan transparansi merupakan kunci untuk meningkatkan akuntabilitas perhitungan cost recovery yang dibayarkan kepada kontraktor KKS," jelas Aryanto, melalui siaran persnya, di Jakarta, Minggu (17/5).

Aryanto menambahkan, masalah yang kerap terjadi terkait hak daerah dalam participating interest suatu blok Migas adalah daerah tidak mampu mengambil keseluruhan hak participating interest, kecuali mereka menggandeng swasta. Hal ini, menurut Aryanto, membuat tujuan adanya participating interest, yaitu untuk melibatkan, serta memberikan manfaat kepada pemerintah daerah, perusahaan daerah dan warga lokal menjadi tidak tercapai.

"Dalam kajian kami di Revisi UU Migas versi masyarakat sipil, kami merekomendasikan bahwa BUMD dapat saja meminjam kepada lembaga pembiayaan dari Pemerintah atau menerbitkan obligasi untuk menghimpun dana dari masyarakat. Selain itu, BUMD yang dapat mengambil participating interest adalah BUMD yang kepemilikan modalnya 100% dikuasai oleh Pemerintah Daerah, sehingga tidak harus maksimal 10% diambil oleh daerah namun dimanfaatkan seoptimal mungkin," kata Aryanto.

Hal senada juga disampaikan Koordinator PWYP, Maryati Abdullah. Dia berpendapat, untuk melihat respon pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi dari laporan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, soal format tata kelola sektor hulu migas dan hak daerah (participating interest).

Terkait format tata kelola, lanjut Maryati, Koalisi PWYP Indonesia memiliki kesamaan ide dengan rekomendasi Tim Reformasi yaitu adanya sebuah BUMN Khusus untuk mengatur masalah hulu. "Kami telah menyusun Revisi UU Migas versi Masyarakat Sipil, di mana terkait kelembagaan hulu migas ini sebaiknya dikelola oleh BUMN Pengelola (khusus)," ujar Maryati.(ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login