IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Akhir Polemik Blok Mahakam

Akhir Polemik Blok Mahakam

Written By Indopetro portal on Saturday, 27 June 2015 | 15:24

indoPetroNews.com - Per 19 Juni 2015 Pemerintah telah memutuskan bagian atau porsi saham, Participating Interest (PI) dalam pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur. Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan porsi, PT. Pertamina dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Kalimantan Timur sebesar 70 persen, sedangkan untuk operator sekarang yaitu PT. Total E&P Indonesie dengan Inpex Corporate, sebesar 30 persen.

Namun hasil dari keputusan pemerintah tersebut, akhir-akhir ini masih menyisakan perdebatan atau isu yang masih hangat untuk ditanyakan terkait Blok Mahakam. Untuk itu, indoPetroNews.com melakukan wawancara dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di Jakarta, Jumat (26/6). Berikut petikan wawancaranya.

Kemarin (Kamis, (25/6), Pak Menteri berkunjung ke Kalimantan Timur dan bertemu dengan Awang Faroek Ishak. Apa yang menjadi aspirasi daerah untuk Blok Mahakam?
Iya semalam saya menyambangi Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam rangka sarasehan dengan Asosiasi Daerah Penghasil Migas (APMD). Blok Mahakam sudah jelas arahnya kemana, termasuk mengapresiasi Permen yang mengatur baik penyelesaian suatu blok maupun yang mengatur PI.

Tapi Gubernur Kalimantan Timur punya catatan. Aspirasi daerah tetap dikatakan 19 persen, dan saya mengatakan bahwa kami mendengar itu dan akan kami sampaikan kepada bapak presiden, tapi yang 10 persen itu kan sifatnya semacam alokasi. Kalau teman-teman di Kalimantan punya aspirasi terhadap memperoleh saham lebih dari itu secara komersial, boleh-boleh saja tentu dengan mekanisme yang berbeda.


Mekanisme seperti apa ?Ya beli lah, artinya beli dengan deal-deal komersial. Dan beliau memahami itu. Jadi semalam kita mendiskusikan hal-hal yang selama ini menimbulkan salah pengertian. Umpamanya, kenapa Pertamina masuk, kenapa pertamina boleh menggendong swasta, sementara Pemda tidak boleh. Beliau paham tujuan dari PI itu kan memang untuk memberi benefit kepada masyarakat. Nah kalau kemudian benefitnya diambil swasta, yang mendanai kan jadi tidak sampai. Karena itu pertamina ditugasi sama pemerintah di talangin nanti. Tapi itu hal-hal teknis yang menuju ke Desember 2017 lah.

Pemerintah setuju dengan permintaan Pemda Kaltim 19 persen?Kita akan lakukan evaluasi, harganya berapa, dan yang paling penting adalah, seluruh poin yang diminta oleh pak Gubernur beserta tim nya itu, saya rasa masuk akal, bukan sesuatu yang aneh-aneh. Bukan malah minta supaya dipercepat infrastruktur jalan sesuai dengan rencana kita kemarin.

Pak yang ditanya swasta tidak boleh mengambil itu maksudnya gimana pak?
Saya bertanya kepada beliau dan kepada bupati juga, apakah sudah ada swasta dibalik belakang ini?. Ternyata mereka mengatakan, kita sudah lama menyiapkan ini. Ya nanti kita buka semuanya. Dan mereka menulis salah satu harapannya adalah kalau demikian nanti dibandingkan saja. Swasta bisa memberi apa kepada daerah, Pertamina bisa memberi apa. itu its only fair. Fokusnya adalah bagaimana benefit bagi masyarakat itu mendapat nilai yang maksimal.

Artinya swasta boleh ya pak ?Saya tidak ingin membenturkan swasta dengan bukan swasta. Tapi fokus kita bagaimana maksimal benefit itu diberikan kepada masyarakat.


BUMD siap pak membeli 9 persen itu?Kata beliau, mereka siap dengan hal itu, itu kata mereka, tapi nanti kan ada due diligence. Dan kita tidak bisa mengatakan kalau swasta tidak boleh, alasannya pelaku usaha kan ada BUMN, BUMD, ada swasta. Nah sekarang swastanya yang bagaimana. Kalau swastanya yang memang pengalaman mengelola porto folio migas kenapa tidak. Dengan syarat-syarat yang tadi kita sebut.

Kita tidak ingin daerah disandera oleh pemilik modal. Kemudian hanya mendapat status sama resiko. Tapi benefitnya tidak ke masyarakat. Tapi diskusi tadi malam, rasanya kita sudah bisa menyudahi polemik, sisanya adalah tinggal kita bicara teknis, terus menuju ke PSC baru itu. Dan mulai besok kita ganti topik, jangan lagi bicara Blok Mahakam lagi ya.

Argumen pak Gubernur apa sih pak, menyampaikan yang 19 persen itu?Semua orang kepengen yang besar. Dan itu merupakan sesuatu yang wajar. Bukan hal yang luar biasa. Tapi saya sampaikan ada keseimbangan, ada aturan dan segala macam. Jadi saya mengatakan tidak perlu ada yang dipertentangkan. Ini proses biasa saja yang harus dilalui dan yang mesti diapresiasi kan begini, gantung selama bertahun-tahun dan sekarang sudah kita putuskan dan sekarang sudah jelas. Tentu saja selalu ada soal dan nanti kita tekel lagi. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login