IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Amien Sunaryadi: Mengawal RUU Migas hingga Rencana Bentuk Lembaga SKK Migas

Amien Sunaryadi: Mengawal RUU Migas hingga Rencana Bentuk Lembaga SKK Migas

Written By Indopetro portal on Saturday, 20 June 2015 | 17:32

indoPetroNews.com - Siapa yang tak kenal dengan pria yang pernah menjadi orang nomor dua di lembaga tindak pidana korupsi di negeri ini. Amien Sunaryadi, mantan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang saat ini menjabat Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pertengahan bulan lalu, indoPetro mendapat kesempatan mewawancarai Kepala SKK Migas, dalam sebuah kegiatan terkait dengan pembenahan organisasi Migas yang saat ini dipegangnya. Berikut petikan wawancaranya:

Menurut Anda bagaimana SKK Migas mengawal Reivisi Undang-undang Migas ke depan?
Kita semua rakyat Indonesia mau hemat energi, terutama dari migas. Jadi ini harus dipikirkan juga. Jika produksi migas naik, berarti kita harus bicara dalam undang-undang ini kita masih berikan fasilitas-fasilitas migas kita dari domestik bisa naik. Pemikiran ini harus ada di dalam RUU Migas.

Gap antara suplai dengan kebutuhan, mau tidak mau harus diimpor. Undang-undang kita juga harus merumuskan aturan-aturan bagaimana nanti kita mengimpor minyak dan gas. Mungkin dulu-dulu kita tidak terpikir untuk impor. Tapi ke depan pasti akan impor. Kalau tidak diregulated dalam undang-undang yang sekarang sedang dibuat, nanti pasti akan ada kebobolan-kebobolan.

Rencananya pemerintah terhadap RUU Migas?


Yang tadi saya katakan menunjukkan bahwa bicara RUU Migas, itu tidak terbatas bicara SKK Migas nanti lembaganya akan berbentuk seperti apa. Tidak hanya sebatas itu. Tidak juga hanya  terbatas pada hulu migas. Tapi seluruh aspek migas yang dibutuhkan Indonesia.

Bauran energi dalam 20 tahun ke depan juga masih mengandalkan energi fosil, minyak dan gas. Artinya, untuk urusan minyak dan gas, baik hulu maupun hilir, ini harus  dijaga betul dalam undang-undang tersebut. Data-data menunjukkan seperti itu, mau tidak mau dalam undang-undang nanti juga harus mengatur hal tersebut. Supaya ke depan kita tidak mengalami kesulitan.

Kaitannya dengan lembaga SKK Migas?

Karena saya dari SKK Migas, saya coba melihat dari sisi kelembagaan di hulu migas. Sejumlah fakta yang perlu diperhatikan, kalau kita mau menata kelembagaan hulu migas adalah antara lain; kompleksitas keseluruhan aktivitas kegiatan usaha hulu dan hilir migas. Aktivitas di industri hulu dan juga hilir ini sangat kompleks. Jadi tidak bisa disimplikasi, diatur sangat simple. Kemudian kita harus mengakui bahwa apapun yang kita atur, kita ini berdiri di sebuah negara pro to korupsi. Baik dalam area bisnis, politik maupun hukum. Kenapa ini kita pahami, supaya kita tidak utopia.

Jadi kalau membuat aturan-aturan kita harus berpikir mitigasi bagaimana agar ini bisa berjalan dengan baik. Kalau tidak seperti itu nanti pasalnya ditulis bagus-bagus, tapi tidak bisa jalan, percuma.

Menurut Anda, seperti apa aturan badan/lembaga Migas ke depan?

Kita harus pahami kompleksitas lembaga-lembaga yang akan existing. Saya sebagai Kepala SKK Migas harus mengakui bahwa SKK Migas ada boroknya, belum efisien, banyak ruwetnya, nah karena itu saya perlu waktu untuk beresi SKK Migas supaya lebih cepat, lebih efisien. Tapi saya juga melihat bahwa institusi lain, Kementerian ESDM ternyata pada posisi yang sama. Juga punya kompleksitas, punya borok, punya keruwetan-keruwetan yang harus dibenahi. Pertamina sama juga borok-boroknya juga banyak, kemudian sangat kompleks dan harus dibenahi.

Kemudian kita juga harus memahami, berapa sih spend of control kita. Artinya kalau menata lembaga, ekstrimnya lembaganya bisa dibikin kecil-kecil dan banyak begitu. Masing-masing lembaga bisa dikontrol dengan baik. Tapi kalau banyak sekali holdingnya bisa mencapai spend of controlnya susah juga, menjadi uncontrolable. Bisa juga lembaga-lembaga itu disatukan. Besar-besar, ruwet-ruwet, kompleks-kompleks disatukan, menjadi satu lembaga yang besar sekali. Tapi spend of control leader nya juga tidak akan bisa ngontrol, nanti ruwet juga. Spend of control ini harus dipertimbangkan untuk membuat judgement, kira-kira pengaturan lembaganya, ukurannya, jumlahnya seberapa banyak. Ini harus diperhatikan, karena seringkali kalau hanya berpikir bahwa Ooo, idealnya seperti ini, idealnya seperti itu, terus kita mendengarkan orang bule.


Orang bule itu jarang atau bisa dikatakan tidak ada yang punya hands on exsperience membangun institusi punya negara Indonesia. Kalau sebagai advisor banyak. Tapi yang punya hands on exsperience, dari industri yang buruk menjadi bagus, atau dari nol menjadi bagus itu tidak ada. Orang Indonesia sendiri yang punya hands on exsperience, seperti itu jarang sekali. Kalau komentator banyak.

Selama menjadi Kepala SKK Migas seperti apa misi industri hulu Migas?


Untuk industri hulu migas, saya melihat ini ternyata tidak mudah. Jadi SKK Migas, gampang lah cuma sebuah organisasi, orangnya cuma 900, lalu punya 5 kantor perwakilan, gampang ngurusnya. Kalau cuma mengurus lembaga yang namanya SKK Migas, gampang sekali. Tapi kan misinya bukan itu. Misinya ngurusi industri hulu migas.


Yang ditunggu Menteri Keuangan adalah berapa penerimaan migas tahun ini. Yang disoroti oleh DPR, kok cost recovery nya tinggi. Trus ditanya lagi liftingnya berapa. Nah yang ditanya poin-poin itu. Siapa yang memproduksi minyak, bukan SKK Migas. Siapa yang menghasilkan duit penjualan migas, bukan SKK Migas. Yang melakukan adalah para perusahaan-perusahaan KKKS. Termasuk Pertamina, dalam hal ini Pertamina EP, PHE, maupun yang lainnya.

Jadi yang ngebor bukan SKK Migas. Yang ngebor adalah perusahaan KKKS, yang totalnya ada 139 perusahaan, posisi sekarang. Yang mengoperasikan 320 wilayah kerja. Merekalah yang sebenarnya ngebor dan menghasilkan minyak dan gas.

Lalu apa kerja dari SKK Migas?
SKK Migas kerjanya mengendalikan mereka para KKKS. Supaya dalam operasi mereka mematuhi kontrak yang dulu telah disepakati. Jadi SKK Migas tugasnya mengendalikan mereka, mengawasi, menyetujui rencana kerja dan anggarannya, kemudian menyetujui rencana pengadaannya, dan lain-lain. Tapi yang betul betul ngebor bukan SKK Migas, yang menghasilkan lifting bukan SKK Migas. Tapi kalau ada problem di sana, yang bertanggungjawab adalah SKK Migas. Ini bukan bisnis yang gampang. Jadi mengurusi 320 wilayah kerja, itu bukan hal yang mudah. Sangat kompleks sangat besar. Jadi sulit kalau disimplikasi.

Kalau misalnya seperti zamannya BP Migas, SKK Migas dibubarkan 139 perusahaan senang. Bisa nyedot minyak, bisa lifting, bisa menjual, tidak ada yang mengawasi. Negara yang rugi. Jadi bagaimana format SKK Migas, nah itu yang dilihat adalah operasi di industri hulu migas.

Menurut Anda, apa yang terjadi di SKK Migas sehingga cost recovery tinggi ?

Kemudian selama ini, sebelum saya masuk SKK Migas, saya bertanya-tanya kepada kawan-kawan di SKK Migas maupun di industri. Bagaimana cara SKK Migas mengawasi. Yang diawasi adalah para perusahaan KKKS yang 139 perusahaan itu dan kontrak SKK Migas dengan KKKS tersebut. Kalau seperti ini, kalau saya lihat nilai cost recovery-nya uncontrolable. Kenapa, karena masing-masing perusahaan KKKS ini, kalau dia mau ngebor, bukan dia yang ngebor. Tapi dia akan buat kontrak dengan perusahaan pengeboran. Dia butuh pipa, bukan dia yang bikin pipa, dia akan teken kontrak dengan suplayer pipa. Kalau dia mau bangun gedung, fasilitas, mau bangun jalan, mau beli kapal, mau apapun, bukan dia yang bikin. Dia beli dan teken kontrak dengan vendor. Jadi ada banyak kontrak, ribuan kontrak antara KKKS dengan vendor. Jumlah vendornya lebih dari 1.500. Jadi ada puluhan ribu, mungkin ratusan ribu kontrak antara KKKS dengan vendor. Apakah kontrak itu yang benar, yang jujur, tidak ada yang tahu. Kenapa, karena selama ini SKK Migas tidak memeriksa kontrak tersebut. Tidak memeriksa perusahaan perusahaan vendor. Apalagi perusahaan up-vendor. Karena itu menurut saya, cost recovery nya harus diperiksa. Tapi kalau memeriksa sampai ke KKKS percuma. Kenapa, KKKS itu memasukkan angka cost recovery berdasarkan jumlah yang dibayar kepada vendor. Jumlah itu tergantung kontrak antara KKKS dengam vendor. Kalau ini tidak diperiksa dengan baik, maka tidak ada yang bisa memastikan bahwa kontrak ini adalah efisien. Apalagi kalau kemudian kontrak dengan vendor dijabarkan lagi dengan yang kemungkinan vendor berkontrak dengan sub-vendor. Kemudian bisa saja lebih dalam lagi sub-vendor dengan sub-sub vendor.

Dari pengalaman saya sendiri sebelum di SKK Migas, saya pernah lakukan forensik investigasi kepada vendor, ada banyak vendor, tapi saya cerita satu saja. Kemudian yang didapat apa, ternyata dari vendor tersebut ada didapat jumlah, mulai dari sogokan, entertainment, kemudian kick back, dari vendor tersebut ke sejumlah KKKS yang berbeda, kepada individu yang ada di SKK Migas. Ke pihak di luar industri hulu migas. Kalau yang diperiksa KKKS, yang diperiksa SKK Migas, tidak akan ketemu. Tapi kalau yang diperiksa dari sisi pemberi, baru ketemu. Dari situ saya pelajari bahwa kalau mau mencari yang beginian, ini yang diperiksa mesti pemberinya. Kemudian dari pengalaman itu juga yang harus diperiksa, maaf untuk memeriksanya memerlukan 3 teknik. Jadi ada forensik a confirm itu dipakai, ada data analitical diapakai, ada komputer forensik dipakai, baru ketemu. Dari pengalaman itu saya menyimpulkan bahwa cost recovery harus dijagain dengan baik.

Jadi kalau bicara soal kelembagaan SKK Migas, ternyata yang paling penting itu bukan membicarakan 900 orang yang ada di SKK Migas. Bukan lembaganya seperti apa. Tapi bagaimana mengamankan keseluruhan industri hulu migas, supaya cost recovery betul-betul efisien. KKKS juga kepingin efisien. Karena KKKS bisa dapat bagian lebih gede, negara juga dapat lebih gede. Jadi yang berat di situ. Perusahaan minyak yang besar-besar, mengalami problem yang sama. Saya tahu betul KKKS yang gede problemnya seperti apa. Saya tahu betul problem Pertamina berhadapan dengan vendor seperti apa. Jadi saya melihat sekarang adalah waktunya untuk dibenahi. Tapi membenahinya tidak bisa sekaligus, tidak bisa hantam kromo. Karena kita harus mencari betul mana borok yang ada, itu yang dibenahi.

Gambaran ke depan seperti apa SKK Migas ini nantinya?

Dari mempelajari keruwetan yang ada di industri hulu migas, kemudian di lembaga yang existing, kemudian ketika ditanya, kira-kira ke depan kelembagaan SKK Migas seperti apa, jadi saya melihat, kira-kira seperti ini. Tapi simplenya seperti ini. Ada dua pendekatan, kembali ke zaman orde baru. Jadi SKK Migas digabung dengan Pertamina, itu satu pilihan. Tapi seperti saya jelaskan tadi, saya melihat Pertamina adalah institusi yang besar, punya kompleksitas yang tinggi, punya masalah banyak juga, yang ada di koran sekarang urusan Petral. Banyak yang harus diurus. SKK Migas nya juga demikian, SKK Migas punya problem trus di industri hulu migas yang harus terus diawasi. SKK Migas juga punya problem. Kalau kembali ke orde baru, Pertamina digabung ke SKK Migas, posisinya adalah Pertamina adalah lembaga yang punya keruwetan yang tinggi dengan SKK Migas yang punya keruwetan yang tinggi. Yang sampai saat ini keruwetannya belum bisa diselesaikan dan masih dalam tahap perbaikan. Maka hasilnya adalah ruwet tambah ruwet kali ruwet tambah ruwet. Jadi ini akan sangat sulit mengendalikannya, karena itu menurut saya kurang pas kalau digabung. Saya melihat dari sisi practical. Saya tidak ada kepentingan dengan Pertamina, juga saya tidak ada kepentingan dengan SKK Migas. Saya juga di SKK Migas merasa baru datang, jadi belum begitu merasa orang SKK Migas betulan. Jadi saya baru masuk untuk betulin.


Pilihan kedua adalah, biarkan Pertamina berbenah untuk menjadi perusahaan kaliber dunia. Kemudian SKK Migas biarkan berbenah untuk membenahi industri hulu migas. supaya industri di hulu migas ini bisa lebih efisien dan kita juga lebih agresif untuk menemukan cadangan migas di dalam negeri. Jadi kalau ini dua-dua dibenahi, saya yakin 5 tahun pasti akan selesai. Karena keruwetannya sangat kompleks. Taruh lah 10 tahun selesai, dan dua-duanya jadi bagus. Saat itulah baru berpikir bagaimana cara memerger atau bagaimana cara mengkonsolidasikannya. Menggabungkan atau memerger dua institusi yang sudah bagus, akan jauh lebih mudah daripada menggabungkan institusi yang sama-sama ruwet.

Saya punya pengalaman dalam membangun organisasi. Dari pengalaman saya membangun organisasi dan membenahi organisasi, itu merupakan solusi dari saya. Detail-detail lembaga SKK Migasnya seperti apa, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Tapi dari gambaran yang pernah dibahas dengan kementerian di ESDM kira kira gambarannya seperti itu. Ehs
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login