IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Pemerintah Tak Khawatir Bermunculan BPMA

Pemerintah Tak Khawatir Bermunculan BPMA

Written By Indopetro portal on Monday, 15 June 2015 | 10:37

indoPetroNews.com - Pemerintah Daerah Istimewa Aceh diberikan kepercayaan untuk mengelola minyak dan gas bumi di wilayahnya melalui badan pengelola minyak dan gas bumi Aceh (BPMA). Ke depan tentu memunculkan peluang daerah lain yang menginginkan keistimewaan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerahnya.

Wakil Kepala SKK Migas M.I. Zikrullah mengatakan belum mengetahui seperti apa peran SKK Migas setelah adanya BPMA di Aceh. Dia tidak mempermasalahkan pembentukan badan tersebut karena merupakan amanah UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. “Kalau UU sudah amanahkan seperti itu, sekarang lihat komposisinya,” ujar dia, di Jakarta, kemarin.

Di lain tempat, Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika juga tidak mempermasalahkan keberadaan BPMA tersebut. Bahkan dirinya tidak merasa khawatir jika daerah lain juga ingin melakukan hal yang sama. “Saya pikir tidak (ada kecemburuan), karena itu tidak tiba-tiba, hanya kelanjutan yang lalu,” ujar Kardaya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi (Migas) di Aceh, Tugas BPMA adalah melakukan pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas.

Ada delapan fungsi BPMA yang meliputi yakni, pertama, melaksanakan negosiasi dan pembuatan perjanjian kerja sama migas yang dilakukan pemerintah dan pemerintah Aceh. Kedua, melaksanakan penandatanganan kontrak kerja sama. Ketiga, mengkaji rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja.

Keempat, menyampaikan hasil kajian mengenai rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu wilayah kerja yang telah mendapat persetujuan gubernur kepada menteri. Kelima, memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selanjutnya.

Keenam, memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran badan usaha atau bentuk usaha tetap. Ketujuh, melaksanakan monitoring dan melaporkan pelaksanaan kontrak kerja sama kepada menteri dan gubernur. Kedelapan, memberikan rekomendasi penjual migas dari pengelolaan bersama, yang telah mendapat persetujuan gubernur kepada menteri, yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.(ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login