IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Perpanjangan Blok Migas Tidak selalu Identik dengan Sisa-sisa

Perpanjangan Blok Migas Tidak selalu Identik dengan Sisa-sisa

Written By Indopetro portal on Monday, 8 June 2015 | 07:13

indoPetroNews.com - Kordinator Gerakan Pekerja SKK Migas Anti Korupsi, Yapit Sapta Putra, berharap agar PT. Pertamina (Persero) tidak melakukan dikotomi atau perbandingan antar perusahaan nasional dan juga multinasional. Apalagi terhadap blok Migas yang akan segera habis masa kontraknya.

Yapit mengatakan, blok Migas yang telah atau akan habis masa kontraknya tidak selalu identik dengan sisa-sisa. "Total Mahakam, Kodeco West Madura, dan lainnya itu, sekarang sudah dalam masa perpanjangan ke dua. Dan mereka masih ngotot untuk dapat mengelolanya, karena memang masih oke cadangannya," tegas Yapit, dalam pesan singkatnya kepada indoPetroNews.com, Senin (8/6).

Untuk itu, lanjut Yapit, blok-blok tersebut memang harus diprioritaskan kepada perusahaan BUMN.

Diketahui saat ini terdapat sedikitnya 321 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) baik investor asing maupun BUMN.

321 wilayah kerja tersebut, sebanyak 83 adalah wilayah kerja eksploitasi atau produksi. Sementara dari 83 wilayah kerja eksploitasi, sebanyak 63 wilayah kerja telah berproduksi mengalirkan minyak dan gas sisanya sebanyak 19 wilayah kerja masih dalam tahap pengembangan.

Wilayah kerja yang sudah berproduksi dikelola oleh investor nasional termasuk BUMN dan KKKS besar seperti Chevron, BP, Total, ConocoPhillips.

“Dapat kami jelaskan bahwa hampir seluruh kontraktor asing tersebut menandatangani kontrak sebelum tahun 2000 yaitu sejak jaman Pertamina dulu dan juga kemudian kontraknya diperpanjang oleh Pertamina sehingga dulu Pertamina melepas sendiri kesempatan untuk menjadi operator di blok yang besar tersebut saat memberikan perpanjangan kontrak,” jelas Yapit.

Sementara setelah Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi diberlakukan maka kewenangan menentukan pemenang Kontrak Kerja Sama adalah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral.

"Jadi SKK Migas hanya disuruh tandatangan kontrak, mau dengan asing atau nasional keputusannya ada di Ditjen Migas," ujar Yapit. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login