IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Pesawat Jet Menteri, Dibayar Anak Usaha Pertamina

Pesawat Jet Menteri, Dibayar Anak Usaha Pertamina

Written By Indopetro portal on Monday, 1 June 2015 | 15:22

indoPetroNews.com - Bukti baru kini muncul dari invoice penggunaan Jet yang dilakukan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said saat menghadiri undangan peresmian Blok Arun di Lhoksumawe, Banda Aceh dari Singapore pada Maret 2015 lalu.

Selembar invoice dari PT Pelita Air Service (PAS) yang beralamat kantor di jalan Abdul Muis No 52-56 A Jakarta yang mengirimkan tagihan ke Pertamina Energy Services (PES) PTE LTD yang beralamat di Ngee Ann City Tower A di Singapura. Invoice dikirim tanggal 01 April 2015, dengan description yaitu charter Gulfstream G-550 (sewa pesawat jet) atas penggunaan pada tanggal 09 Maret 2015. Dan invoice ditanda tangani oleh Controller Manager PT PAS, Linah.

"Nah disitu mas bisa lihat, angka tagihan USD 32.500 dan ada handling fee sekitar USD 3.250, jadi totalnya kan sekitar USD 35.750," seperti dikatakan sumber yang tidak ingin disebutkan namanya, Senin (1/6).

Menurut sumber tersebut, sudah sangat jelas tagihan itu ditujukan kepada Pertamina Energy Services (PES) PTE LTD yang beralamat di Singapura, sehingga jika ingin di rembes untuk dana operasional menteri (DOM) maka harusnya invoice ditujukan kepada Kementerian ESDM.

"Ini agak janggal, mana mungkin ada tagihan rembesan ke Kementerian ESDM tapi tagihannya ke PT. PES, wah kalau gitu kita bisa kena KPK loh," kata dia.

Kejanggalan kedua, biasanya setiap kunjungan pejabat negara, maka akan dijadwalkan beberapa bulan sebelum hari keberangkatan, dan sangat mustahil menjadi acara dadakan.

"Kalau mau dadakan juga setidaknya itu seminggu sebelum hari H, karena acara peresmian fasilitas migas itu bukan merupakan acara dadakan, dan sudah di matangin jauh-jauh hari sebelumnya, jadi tidak ada alasan nggak ada pesawat trus sewa pesawat jet," katanya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sementara, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi mengatakan jika yang bersangkutan menerima tiket dari Petral, tapi status bukan pegawai maka tidak masalah, tapi jika sebaliknya maka sudah masuk perkara UU Gratifikasi.

"Kalau yang bersangkutan menerima tiket bukan sebagai pegawai negeri ya tidak masalah. Tapi jika pejabat negara maka ada kemungkinan masuk perkara, (UU Gratifikasi)," kata Indriyanto.

Sebelumnya saat acara 'Media Gathering' dikantor Kementerian ESDM, Minggu (31/5), Sudirman Said menginginkan agar persoalan ini jangan dibesar-besarkan.

Dia menjelaskan, seluruh fasilitas yang ia dapatkan selama bekerja disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan. Sudirman menambahkan, dia bukan orang yang anti menggunakan fasilitas moda transportasi umum.

"Soal jet pribadi. Sebetulnya sih saya menggunakan transportasi ini fungsional saja. Hari-hari pakai kijang. Kalau ada acara kenegaraan saya pakai kendaraan dinas menteri. Kalau keadaan normal ke Bandung naik kereta atau mobil. Tapi kalau hari itu mesti balik, kadang-kadang disiapkan helikopter. Menteri kan rada penting dong waktunya. Jadi bagaimana agar semua kegiatan bisa tercapai," kata Sudirman. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login