IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Cadangan Migas Menipis, Izin Eksplorasi Perlu Dipermudah

Cadangan Migas Menipis, Izin Eksplorasi Perlu Dipermudah

Written By Indopetro portal on Monday, 6 July 2015 | 08:24

indoPetroNews.com - Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Zikrullah menegaskan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) semakin terbebani dalam memproduksi minyak dan gas bumi (migas).

Diakui Zikrullah, masih adanya mainset di kalangan masyarakat, soal cadangan Migas yang berasal dari fosil, masih berlimpah. Hal itu menurut Wakil Kepala SKK Migas merupakan sebuah kekeliruan. Ia mengatakan cadangan migas Indonesia malah sudah semakin menipis.

"Bahkan untuk cadangan terbukti tidak kelihatan, tapi secara publik kita kaya minyak," ujarnya di Jakarta.

Akibat anggapan publik tersebut, lanjut Zikrullah, pemerintah kerap menerbitkan regulasi atau peraturan yang sangat berlebihan. "Padahal ya tanpa kebijakan berlebihan, KKKS sudah konsisten dalam menjalankan tugasnya," katanya.

Diketahui sampai dengan saat ini, Revisi Undang-undang Migas juga belum rampung di parlemen. "Buat regulasi berlebihan, ini sebetulnya sengat simpel sepakati apa yang sudah dijanjikan, teman-teman dalam IPA dan PSC tidak berlebihan sepakati apa yang sudah dispakati bila sudah dispakati laksanakan," sambungnya.

Zikrullah mengatakan sampai saat ini tidak ada niat baik pemerintah untuk merampungkan peraturan yang ada. Bahkan regulasi berlebihan itu justru membuat KKKS semakin sulit memproduksi migas. Padahal kondisi saat ini cadangan migas sedang merosot.

Di tempat yang sama, Ketua Komite Eksplorasi Nasional, Andang Bachtiar menilai pemerintah harus mempermudah izin untuk eksplorasi migas, agar dapat meningkatkan produksi migas dalam negeri. Pasalnya, industri produksi migas menjadi kesulitan karena sering bertabrakannya peraturan perizinan tersebut.

‪"Aturan pemerintah sering bertabrakan satu sama lain misalnya antara pajak dan ESDM harusnya izin itu satu yang pegang izin," ujarnya

Menurutnya, efisiensi birokrasi adalah hal yang penting mengingat kebutuhan akan migas yang semakin baik.‬ Pasalnya, perizinan di Indonesia bertele-tele dan tidak sebentar.

‪"Sedang kita bahas di komite energi, pajak, tanah, itu kan masalah pajak, ini sebenarnya urusan pemerintah. Ini yang sulit, harusnya serahkan semua izin birokrasi ke satu pintu, kalau izin sampai enam bulan setahun, ini yang sulit," jelasnya.

‪Adang mencontohkan, di berbagai macam negara di Eropa pengurusan izin selalu dipermudah. Menurutnya, pengurusan izin hanya dilakukan pada satu kementerian.‬(ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login