IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Dirjen Migas: Beli Tanah dengan APBN Ruwet

Dirjen Migas: Beli Tanah dengan APBN Ruwet

Written By Indopetro portal on Tuesday, 11 August 2015 | 08:15

indoPetroNews.com - Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja mengatakan pemerintah mengalami kesulitan dalam membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) tahun ini. Pasalnya pembebasan lahan untuk pembangunan tersebut memakai dana APBN, yang notabenenya menggunakan patokan harga yang ditetapkan oleh penaksir.

"Beli tanah dengan APBN ruwet sekali," tegasnya, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Menurut dia, pelaksana proyek tidak boleh membeli di atas harga yang ditentukan meskipun hanya lebih mahal Rp500 per meter. Sementara di lapangan terkadang masyarakat menginginkan harga yang lebih mahal dari harga yang dipatok penaksir.

Dengan demikian tidak dapat dipungkiri jika rencana Kementerian ESDM membangun 4 dari 22 stasiun SPBG tahun ini bakal molor.

Diketahui dari total tersebut, baru 18 SPBG yang telah mendapatkan lahan. Saat ini lahan untuk 18 SPBG tersebut tengah dinegosiasikan dengan notaris. Sementara empat sisanya masih belum mendapatkan lahan yang cocok hingga saat ini. Rinciannya, dua SPBG di Cilegon, satu SPBG di Semarang, sisanya di Subang.

"Proses konstruksi membutuhkan waktu 3 bulan. Untuk 18 SPBG yang telah mendapatkan lahan. Sementara 4 SPBG yang belum mendapatkan lahan kemungkinan terlambat," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah mengucurkan dana Rp1,912 triliun untuk membangun 22 SPBG. Di sisi lain, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) juga akan membangun 16 SPBG pada tahun ini. Jika SPBG tersebut telah terbangun semua maka akan ada tambahan 38 SPBG baru tahun ini.

Saat ini telah terbangun 54 SPBG di seluruh Indonesia. Sayangnya, hanya sekitar 27 hingga 28 SPBG yang telah beroperasi. Dari jumlah itu pun tidak semuanya beroperasi dengan kapasitas penuh. Banyak SPBG tidak beroperasi karena berbagai kendala.

Salah satunya terkait perizinan seperti izin kepala daerah dan izin lingkungan. Selain itu, beberapa SPBG juga mendapatkan penolakan dari warga sehingga belum bisa beroperasi. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login