IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Draf Tata Kelola Gas Bumi Molor

Draf Tata Kelola Gas Bumi Molor

Written By kusairi kusairi on Thursday, 27 August 2015 | 19:20

indoPetroNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan finalisasi draf Peraturan Presiden (Perpres) Tata Kelola Gas Bumi. Peraturan yang ditargetkan rampung Oktober, kelihatannya molor sampai akhir 2015.

"Sekarang sedang dibahas. Targetnya tahun ini," ujar Dirjen Migas, Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja di Jakarta, Kamis (27/8).

Wiratmaja, menyatakan bahwa konsep perpres masih terus dibahas di internal. Diharapkan perpres ini memberikan stimulus atau rangsangan sistem dan bisnis gas bumi yang positif. "Masih dalam pembahasan internal Kementerian ESDM," katanya.

Asal tahu saja, rancangan Perpres ini merupakan penyempurnaan dari Keputusan Menteri ESDM No. 2700 K/11/MEM/2012 tentang Rencana Induk Jaringan Transmisi Dan Distribusi Gas Bumi Nasional Tahun 2012-2025.

Penyusunan Perpres ini bertujuan agar supply chain management gas lebih efektif. Adapun hal-hal yang diatur dalam Perpres ini, antara lain pembagian area usaha distribusi, agregator gas hingga infrastruktur yang dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerah atau kawasan.

Pembagian area distribusi gas bumi dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih antara badan usaha satu dengan lainnya.Jadi nanti akan berbagi area. Jangan sampai ada area yang pipanya tumpang tindih. Pihaknya akan menciptakan natural monopoli.

Keberadaan agregator gas dapat membuat variabel harga gas tidak terlalu banyak ragamnya seperti yang terjadi sekarang ini. Institusi ini akan membeli gas dari berbagai sumber, baik yang mahal maupun murah dan kemudian memadukannya sehingga sampai ke konsumen lebih tertata.

Kewenangan harga gas tetap berada di tangan pemerintah. Agregator hanya bertugas mencampur harga gas. Berdasarkan formula tersebut, agregator gas bisa memberikan harga yang berbeda untuk konsumen industri, rumah tangga dan kelistrikan.

Rancangan Perpres Tata Kelola Gas Bumi juga akan memetakan infrastruktur yang perlu dibangun di suatu wilayah atau daerah. Sebagai contoh, untuk daerah yang keekonomiannya tidak terlalu besar, infrastruktur yang akan dikembangkan adalah mini receiving terminal.

Sementara untuk di daerah frontier, maka pemerintah akan membangun infrastrukturnya, swasta bertindak sebagai pengelola. Pemerintah menjaga agar siapapun yang mau berinvestasi, akan mendapatkan keuntungan yang layak. Ehs
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login