IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pemerintah Perlu Tegas Soal Kebijakan PetroleumFund

Pemerintah Perlu Tegas Soal Kebijakan PetroleumFund

Written By Indopetro portal on Saturday, 22 August 2015 | 20:56

indoPetroNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kebijakan dana khusus atau PetroleumFund. Dana ini nantinya berguna untuk landasan mengantisipasi fluktuasi harga minyak dunia.

Menteri ESDM, Sudirman Said pernah mengatakan, nantinya PetroleumFund akan digunakan untuk mendanai kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi (Migas) di hulu, dan juga sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi dampak disparitas harga eceran bahan bakar minyak (BBM) yang ditetapkan pemerintah dengan harga minyak global ketika sedang naik.

"Kami ingin Pertamina menjaga harga jual BBM supaya stabil. Dan Pertamina tidak rugi," kata Sudirman, beberapa waktu yang lalu.

Hal senada juga disampaikan Dirjen Migas, I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja, 27 Juli lalu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah menargetkan kajian PetrolemFund dapat rampung tahun ini agar dapat digunakan mulai tahun 2016.

Wirat, sapaan akrab Wiratmaja meneruskan bahwa PetroleumFund adalah dana yang dialokasikan untuk mengoptimalkan kegiatan sub sektor migas berupa peningkatan eksplorasi, stabilisasi harga BBM, peningkatan cadangan minyak dan sarana penyimpanan minyak dan BBM.

Menurut Wiratmaja klausul tentang PF akan dimasukkan dalam rancangan revisi UU Migas yang saat ini sedang dipersiapkan.

Ditempat lain, Indonesian Resources Studies,( IRESS) menyambut baik rencana pemberlakuan kebijakan PetroleumFund tersebut. Namun, sebelum kebijakan diberlakukan, para pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan dan menjelaskan ke publik beberapa hal, misalnya Pemerintah perlu mendefinisikan dan membedakan dengan jelas tentang konsep PetroleumFund dengan dana stabilisasi harga BBM, serta tujuan penerapan masing-masing.

"Secara global, Petroleum Fund,digunakan menjamin adanya disiplin fiskal, mencari cadangan migas baru, mensimulasi pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), mengurangi ketergantungan pada pendapatan migas dan menciptakan mekanisme distribusi pendapatan migas secara adil dengan generasi mendatang," ujar Direktur IRESS, Marwan Batubara, di Jakarta, Jumat (21/8).

Dalam penerapannya, lanjut Marwan, PetroleumFund memerlukan pemberlakuan UU Migas baru, termasuk menetapkan lembaga baru sebagai pelaksana dan kuasa pengguna anggarannya. Sedangkan penerapan dana stabilisasi dapat diakomodasi dalam UU APBN yang dibahas setiap tahun dan kuasa penggunaan anggarannya adalah KESDM dan/atau Pertamina.

"RUU APBN 2016 telah disampaikan Presiden ke DPR RI dan DPD RI, 14 Agustus 2015 lalu, akan ditetapkan menjadi UU APBN 2016. Sedangkan RUU Migas belum tentu ditetapkan pada 2015 dan harus menunggu lebih lama untuk pemberlakuan PP dan Permen ESDM di bawah UU Migas sebelum kebijakan PetroleumFund atau dana stabilisasi BBM dijalankan," papar Marwan.

Marwan juga beranggapan jika harga minyak dunia kembali naik dan kurs rupiah terus menurun, rakyat akan menanggung beban kenaikan harga BBM dan Pertamina akan menanggung kerugian karena belum tersedianya peraturan pelaksanaan PetroleumFund.

"Dalam kondisi perpolitikan Indonesia saat ini, dana stabilisasi BBM dapat berperan sebagai dana pengganti subsidi APBN. Faktanya pemerintahan Jokowi-JK pun gamang menerapkan kebijakan harga BBM sesuai harga keekonomian yang telah ditetapkan, sesuai Perpres No.191 Tahun 2014," ujar Marwan.

Akhirnya karena takut menaikkan harga BBM, sambungnya, pemerintah memaksa Pertamina menjual BBM dalam kondisi merugi. Demikian pula dengan sikap seluruh fraksi di DPR yang tidak mendukung kebijakan harga BBM sesuai nilai keekonomian.

Menurut IRESS, pencabutan subsidi BBM hanya layak dilakukan sepanjang pemerintah telah mampu menciptakan sistem subsidi langsung dan tepat sasaran. Namun, besarnya subsidi yang dianggarkan di APBN dapat ditetapkan pada angka tertentu. (fixed subsidy).

Lalu untuk menjaga wibawa, Pemerintah enggan menarik kebijakan Perpres No.191/2014 yang telah dikeluarkan. Namun sikap yang tidak konsisten dan tidak kstaria ini dapat mengorbankan rakyat, BUMN dan kepentingan ketahanan energi nasional. Oleh sebab itu, IRESS meminta agar pemerintah dan DPR segera menerapkan kebijakan dana stabilisasi BBM dan mengalokasikan anggarannya dalam APBN 2016.

Dana stabilisasi BBM diterapkan untuk menstabilisasi harga BBM dalam periode tertentu yang lebih panjang akibat fluktuasi harga minyak, termasuk menerapkan pajak BBM yang tinggi saat harga minyak rendah dan sebaliknya. Sedangkan PetroleumFund bersifat jangka panjang berfungsi sebagai alat mencapai pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan bagi generasi mendatang. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login