IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Tarik Investor, Pemerintah Banyak Beri Diskon Pajak Migas

Tarik Investor, Pemerintah Banyak Beri Diskon Pajak Migas

Written By kusairi kusairi on Wednesday, 26 August 2015 | 10:50

indoPetroNews.com - Pemerintah terus berupaya menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia dari beberapa industri pionir. Termasuk dengan membebaskan pajak penghasil badan (Pph) yang persyaratannya lebih longgar.

Aturan baru yang sah dikeluarkan sejak 18 Agustus 2015 tersebut memungkinkan diberlakukannya tax holiday selama 15 sampai hingga 20 tahun. Melalui Menteri Keuangan, peraturan yang dikeluarkan pihaknya yakni Permen 159 tahun 2015 tentang Pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasil badan, besaran diskon pajak yang diberikan 10 sampai 100 persen.

"Ini merupakan revisi dari aturan yang dikeluarkan tahun 2014 lalu, yang hanya mematok pengurangan PPh Badan maksimal 50 persen," ujar Menkeu, di Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

Selain memperbesar persentase pengurangan pajak hingga memungkinkan penggratisan Pph Badan, aturan baru itu juga memperpanjang durasi insentif pajak. Sebelumnya, fasilitas pengurangan pajak hanya dapat dinikmati paling lama 10 tahun saja. Kini, pengurangan PPh tersebut dapat diberikan dengan jangka waktu 5-15 tahun sejak kegiatan produksi dimulai secara komersial.

"Bahkan atas pertimbangan tertentu, bisa diberikan fasilitas pengurangan Pph melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, yakni paling lama 20 tahun," ujarnya.

Cakupan industri pionir yang dimaksud, dikategorikan ke dalam 9 golongan. Kesembilan golongan tersebut adalah: industri logam hulu; industri pengilangan minyak bumi; industri kimia dasar organik yang bersumber migas; industri permesinan yang menghasilkan mesin industri; industri pengolahan berbasis hasil pertanian; kehutanan, dan perikanan; industri telekomunikasi, informasi, dan komunikasi; industri transportasi kelautan, industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); serta infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public - Private Partnership).

Badan usaha yang boleh mengajukan fasilitas pengurangan pajak tersebut adalah wajib pajak baru dengan status badan hukum Indonesia, yang mempunyai rencana penanaman modal baru setidaknya Rp1 triliun. Selain itu, perusahaan harus memenuhi ketentuan besaran rasio utang dan modal serta menyampaikan pernyataan kesanggupan menempatkan 10% dana dari total investasi di bank nasional.

Meski demikian, dengan dispensasi khusus, investor bermodal minimal Rp.500 miliar pun boleh mengajukan aplikasi untuk memperoleh pengurangan PPh Badan hingga 50%. "Batasan nilai rencana penanaman modalbaru yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang, dapat diturunkan menjadi paling sedikit sebesar Rp.500 miliar." tutupnya.
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login