IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Pemerintah Siapkan Sepuluh Rancangan Perpres Sektor Energi

Pemerintah Siapkan Sepuluh Rancangan Perpres Sektor Energi

Written By Indopetro portal on Friday, 11 September 2015 | 09:00

indoPetroNews.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan sepuluh paket kebijakan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi sektor energi dan sumber daya mineral.

"Pertama, Pengecualian kewajiban Letter of Credit sektor minyak dan gas bumi," kata Menteri ESDM Sudirman Said, saat konferensi pers di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Kamis (10/9).

Tahun depan, Sudirman menargetkan investasi di sektor minyak dan gas (migas) sebesar USD26,7 miliar tentang Letter of Credit. "Ini kalau nanti sudah disetujui, dikecualikan karena sektor kita migas. Maka kemudahan investasi akan lebih bergairah untuk di dunia migas," ungkap dia.

Lebih lanjut, jelas Sudirman, realisasi investasi di 2015 dari target USD24,8 miliar baru terealisasi USD5,9 miliar. Jadi diharapkan dengan adanya stimulus, target 2016 sebesar USD26,7 miliar bisa terealisasi.‎

"Kedua, terkait tentang Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) pembangunan kilang minyak," ucap dia.

Rancangan Perpres ini, tambah Sudirman, akan mengatur kemudahan untuk pembangunan kilang di dalam negeri di mana produknya dikhususkan untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diserap di dalam negeri agar dapat mengurangi impor BBM.

"Nanti juga ada produk sampingan berupa petrokimia yang tentunya akan memenuhi kebutuhan petrokimia dalam negeri. Dan juga mengurangi impor petrokimia," jelas dia.

Ketiga, Rancangan Perpres tata kelola gas bumi akan mengatur penyediaan, pendistribusian, dan pemandatan gas bumi. Regulasi ini direncanakan sebagai pengganti Permen ESDM Nomor 19 tahun 2010 mengenai alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Keempat, Rancangan Perpres terkait dengan kebijakan harga gas bumi tertentu dalam kegiatan usaha hulu migas. Regulasi ini akan mengatur penegasan pemegang. Kuasa pertambangan untuk menetapkan kebijakan harga gas bumi yang dilakukan secara transparan, perlakuan yang sama, dan berkeadilan guna mempercepat sektor hilir.

"Kelima, Rancangan Perpres LPG untuk nelayan," sebut dia.

Regulasi ini digunakan untuk kapal perikanan nelayan yang menggunakan mesin motor tempel atau mesin yang beroperasi harian. Dengan adanya regulasi ini, Sudirman berharap dapat membantu nelayan kecil mengurangi beban biaya dan kemudahan untuk mendapatkan bahan bakar dalam operasi penangkapan ikan dengan mengganti BBM ke LPG.

"Diperkirakan penggunaan LPG akan menghemat sekitar 65 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM," ungkap dia.

Keenam, lanjut dia, paket kebijakan terkait dengan Rancangan Perpres Konversi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Bahan Bakar Gas untuk transportasi darat. Ketujuh, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara.

"Kedelapan, Rancangan Perpres terkait program 35 ribu megawatt (MW). Ini sebagai upaya untuk pemenuhan target kebutuhan nasional. Dengan Rancangan Perpres ini akan mempercepat pembangunan proyek infrastruktur skala besar," sebut Sudirman.

Kemudian, kesembilan terkait tentang Peraturan Menteri tentang Bahan Bakar Nabati (BBN). Dan terakhir kesepuluh, terkait Rancangan Perpres krisis energi dan darurat energi.(ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login