IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Andy Noorsaman Sommeng: BPH Migas Dibubarkan karena Serapan Anggaran, Itu Salah!

Andy Noorsaman Sommeng: BPH Migas Dibubarkan karena Serapan Anggaran, Itu Salah!

Written By Indopetro portal on Thursday, 15 October 2015 | 14:35

indoPetroNews.com - Belakangan beredar kabar bahwa sebaiknya Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dibubarkan. Pasalnya, lembaga yang dipimpin Andy Noorsaman Sommeng ini dinilai tidak mampu mengemban amanat konstitusi. Selain itu, BPH Migas juga dituduh tidak mampu menyerap serapan anggaran.

Ditemui usai membuka acara Forum Dialog Stakeholder BPH Migas, di Jakarta, Kamis (15/10), Kepala Badan Pengelola Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Andy Noorsaman Sommeng menolak anggapan tersebut. Dirinya juga membantah jika BPH Migas tak menjalankan amanah konstitusi. Menurutnya, sudah tiga kali badan ini diuji materikan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, tak satu pun putusan MK yang menyatakan BPH Migas menentang konstitusi. "Tiga kali kita di JR (judicial review), tak satu pun ayat di Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2001 digoyang. Levi menambah pemasukan Negara, yang idealnya sebesar kebutuhan operasional. Justru semakin banyak badan usaha di hilir, Levi kita semakin kecil," ungkap Andy.

Menurut Andy, publik jangan melihat kinerja BPH Migas hanya dari serapan anggarannya saja, tapi juga dilihat dari seberapa besar BPH Migas bisa berkembang hingga sekarang. "Kalau kinerja BPH Migas hanya dilihat dari serapan anggaran itu salah. Justru yang harus dilihat adalah seberapa besar BPH Migas berkembang. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, anggaran kita dari Levi," ujarnya.

Andy memaparkan, setidaknya ada tiga hal yang membuat BPH Migas menjadi sasaran tembak pihak yang ingin membubarkannya. Yakni, amanat UU terdapat enam tujuan BPH Migas, kemudian pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Gas Bumi.

BPH Migas sudah menetapkan harga, memberikan hak khusus kepada badan usaha domestik, pengusahaan jalan, distribusi berjalan. Namun begitu pengaturan cadangan migas tidak ada, pemanfaatan fasilitas juga tidak ada. "Kenapa BBM tidak berjalan, sebab berkaitan dengan struktur pasar, tidak pernah berkembang. Padahal amanat UU harus dibentuk struktur pasar," jelas Andy.

Meskipun Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah mengintruksikan 30% pasar dibuka untuk badan usaha swasta. Namun, selain Pertamina, tak ada badan usaha yang mampu menjalankan pasar.

Selain pembukaan struktur pasar, Andy melanjutkan, tidak ada badan usaha lain yang bisa melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, pembukaan lahan, dan pengadaan tangki. "Seharusnya sistem pasar diperbaiki. Susah kalau tidak ada pasar yang dibuat. Kalau ada struktur pasar, Indonesia Timur tidak akan mengalami kelangkaan," tegasnya.
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login