IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Kurtubi : Tata Kelola Migas Harusnya Dilakukan BUMN

Kurtubi : Tata Kelola Migas Harusnya Dilakukan BUMN

Written By kusairi kusairi on Wednesday, 21 October 2015 | 18:26

indoPetroNews.com - Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi NasDem, Kurtubi mengungkapkan, dalam mengelola sumber minyak dan gas bumi (Migas), sebaiknya tidak lagi dilakukan oleh pemerintah, melainkan perusahaan milik negara (BUMN).

Untuk migas, bisa diserahkan kepada Pertamina, sedangkan soal mineral dan batu bara (minerba), pengelolaannya bisa diserahkan kepada PT Bukit Asam atau PT Aneka Tambang (Antam) Indonesia.

"Kalau Pemerintah yang berkontrak, nanti namanya Business to Goverment (B to G). Pemerintah menurunkan derajat untuk dirinya sendiri di mata investor asing. Sehingga kedaulatan kita hilang," ujar Kurtubi di Jakarta, Rabu (21/10).

Apabila pengelolaan migas diserahkan ke Pertamina, otomatis BUMN ini menjadi wakil negara. Keadaan tersebut juga terjadi di negara-negara penghasil minyak OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) atau non-OPEC. Di mana para perusahaan negaranya yang menguasai migas, seperti di Malaysia misalnya, yang mengelola adalah Petronas.

"Siapa pun yang mau usaha migas ya berhubungan dengan perusahaan negara. Perusahaan negara ini membawahi perusahaan minyak di Indonesia, bukan dia sejajar," kata Kurtubi.

Kurtubi mengritik kekhawatiran beberapa pihak yang menganggap apabila pengelelolaan migas diserahkan ke Pertamina, akan terjadi monopoli pasar. Sebaliknya, Kurtubi beranggapan, apabila negara mau berdaulat dalam hal energi, monopoli merupakan keniscayaan.

"Perusahaan negara harus monopoli. Karena kekayaan bumi ini milik negara," ujarnya.

Kurtubi memiliki catatan terkait satu tahun kinerja Pemerintahaan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), khususnya di bidang energi.

Kurtubi menilai, meskipun sudah ada capaian signifikan yang dilakukan Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), namun dalam hal-hal mendasar, Pemerintah dinilai lamban bertindak.

Menurutnya, dalam setahun ini seharusnya Jokowi bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk mempercepat pergantian sistem tata kelola migas.
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login