IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Menteri BUMN Sentil PGN dan Pertagas

Menteri BUMN Sentil PGN dan Pertagas

Written By kusairi kusairi on Tuesday, 27 October 2015 | 09:51

indoPetroNews.com - Dalam paparan soal kinerja kementeriannya satu tahun terakhir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno menyebut bahwa dari total 119 perusahaan `pelat merah` yang dikelola kementeriannya, ada beberapa perusahaan bisa dibanggakan lantaran memiliki kinerja cukup baik.

Namun demikian, Rini mengaku kecewa kepada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. dan PT Pertamina Gas (Pertagas) yang belum bisa `akur` sejak dahulu, sehingga target sinergitas antar BUMN yang menjadi jargon Kementerian BUMN bisa gagal karena kedua perusahaan tidak bisa bersinergi.

"Salah satunya yang saya masih sedih, sinergi antara PGN dengan Pertagas, ini (sinergi) belum berjalan dengan lancar," kata Rini di Jakarta, Senin (26/10).

Rini menyebut, persoalan itu bahkan telah menjadi perhatian dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia mengungkap, dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan Presiden, dirinya selalu ditanya soal pengoperasian bersama pipa jaringan gas (open access) antara PGN dan Pertagas.

"Bapak Presiden juga menyinggung semua bahwa masih kurang sinergi di perpipaan. Jadi tolong ke depan bisa lebih disinergikan," ujarnya.

Rini menambahkan, sinergi BUMN menjadi judul inti dalam masa jabatan dirinya sebagai Menteri BUMN‎. Hal itu ditekankan untuk menciptakan efisiensi kinerja dan pembiayaan dalam mengerjakan proyek-proyek yang dikerjakan.

Seperti diketahui, gas merupakan salah satu sumber daya alam yang murah dan Indonesia memiliki cadangan gas yang sangat melimpah. Ke depan, pemerintah menginginkan gas lebih banyak digunakan oleh masyarakat ketimbang bahan bakar minyak.

Maka dari itu, perusahaan yang mengelola, mengoperasikan serta mendistribusikan gas ini harus memiliki kemampuan yang luar biasa. Untuk itu, Rini menginginkan adanya sinergi antara PGN dan Pertagas.

Kebijakan open access pipa gas sudah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009. Aturan itu menyebutkan, dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa, badan usaha wajib memakai pipa transmisi dan distribusi yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan bersama (open access) pada ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi tertentu.

Berdasarkan Permen ESDM tersebut, Dirjen Migas mengeluarkan surat perintah pada 2011 agar seluruh pipa gas harus open access. Namun perusahaan pemilik jaringan pipa terbesar yakni PGN agaknya `keberatan` dan menyatakan belum siap dan memerlukan waktu. Kemudian kebijakan open access ditunda pada 1 November 2012. Waktu berjalan lagi-lagi pada 1 November 2012 PGN meminta aturan tersebut diperpanjang kembali pada 1 November 2013, karena masih menyiapkan diri.

Sementara Pertagas memandang open access akan memberikan manfaat yang lebih besar khususnya bagi konsumen karena jauh lebih murah.Ehs
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login