IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Setelah BBM, Harga Gas Industri Juga Dievaluasi

Setelah BBM, Harga Gas Industri Juga Dievaluasi

Written By Indopetro portal on Tuesday, 6 October 2015 | 11:34

indoPetroNews.com – Pasca permintaan Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi harga bahan bakar minyak (BBM), permintaan yang sama juga dilakukan oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk mengevaluasi harga gas industri. Pasalnya, margin yang diambil oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) yang melebih aturan BPH Migas.

Koordinator Gas Industri Kadin Indonesia Achmad Widjaya mengatakan, saat ini harga gas yang dijual di Indonesia terlampau mahal, sehingga industri sulit bersaing dengan produk impor. "Kalau harga di hulu saja sudah bisa diturunkan, mengapa di hilir tidak bisa," ujar Widjaya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (5/10).

Menurut dia, saat ini harga gas untuk industri mencapai US$9-10 per MMBTU dan itu membuat industri dalam negeri tidak bisa bersaing dengan kompetitor sedangkan harga gas di luar negeri hanya US$ 3,7 per MMBTU. "Bagi kami, kondisi ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Di saat dolar terus naik, kami masih harus membayar mahal gas," katanya.

Selain itu, Widjaya juga menyesalkan PT PGN Tbk yang mengambil margin rata-rata US$4 per MMBTU atau di atas 40 persen jauh lebih besar daripada aturan toll fee yang ditetapkan oleh BPH Migas. Ia menilai PGN seharusnya mengambil margin yang wajar yakni gross profit 30 persen.

Widjaya berharap harga gas bisa diturunkan menjadi sekitar US$ 6 per MMBTU, termasuk toll fee. Dengan harga sebesar itu, meski masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara tetangga, namun industri masih bisa bersaing dan menjalankan roda bisnisnya.

Wakil Sekjen Industri Kimia Indonesia (FIKI) Fajar Budiono juga mengeluhkan tingginya harga gas di tengah harga minyak dunia yang turun dan kurs rupiah yang terus melemah.

Seharusnya pemerintah mengevaluasi harga pokok dan harga distribusi sehingga tidak memberatkan. "Selain harga pokok dari pemerintah yang US$ 5 per MMBTU, pemerintah juga harus mengevaluasi margin PGN. Apalagi, toll fee PGN sudah melebihi ketentuan yang dibuat oleh BPH Migas," kata Fajar.

Fajar mengatakan pemerintah seharusnya memperhatikan utilitas industri kimia. Apalagi industri kaca dan keramik yang hampir seluruh raw materials merupakan impor dan dibeli dengan dolar US.

Fajar mengatakan PGN mestinya harus patuh terhadap aturan yang sudah ada dan pentingnya pemerintah mengevaluasi margin dan biaya distribusi trader gas yang dinilai tinggi. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login