IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pemerintah Perlu Dana Rp. 1.600 Triliun Kembangkan EBT

Pemerintah Perlu Dana Rp. 1.600 Triliun Kembangkan EBT

Written By Indopetro portal on Thursday, 12 November 2015 | 12:09

indoPetroNews.com – Ternyata dalam mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ketua Tim Percepatan Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (P2EBT) Kementerian ESDM, William P Sabandar mengatakan untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT) guna meraih target 23% di 2025, perlu dana sampai Rp 1.600 triliun.

"Hitung - hitungan pemerintah kebutuhan sebesar itu diantaranya Rp1.400 triliun bisa dipenuhi melalui investasi sementara sisanya dari alokasi sisa subsidi energi sebesar Rp200 triliun," kata Wiliam, di Jakarta, Rabu (11/11).

Pada 2025, pemerintah memang menargetkan pemanfaatan EBT bisa sebesar 23% berbentuk bauran negeri nasional. Di mana, pemanfaatan panas bumi 7%, bioenergi 10%, energi air 3% dan lainnya 3%.

Kata William, saat ini, pemerintah mulai melakukan langkah-langkah untuk menarik investasi di sektor EBT. Misalnya dengan pemberian insentif, keringanan pajak dan mengurangi license (perizinan). "Berbagai kebijakan harus diubah semuanya untuk menarik investasi," ujar William.

Di samping persoalan kebijakan dan pendanaan, lanjut William, hal lain yang dibutuhkan untuk mengoptimalisasi pemanfaatan energi baru terbarukan adalah dukungan teknologi dan sumber daya manusia yang memadai. "Investasi bidang energi baru terbarukan itu mahal jadi harus dikuasai teknologinya," sambung William.

Menurut William, untuk memenuhi pendanaan pengembangan EBT bisa berasal dari dana ketahanan energi. Dana ketahanan energi yaitu sebuah pool of funds yang secara khusus dibentuk untuk mendukung target Pemerintah Indonesia dalam mencapai target penyediaan dan pemanfaatan energi sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang No 30/2007 tentang Energi dan peraturan pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.

"Terkait dana ketahanan energi ini, sudah dibicarakan kepada Presiden, DPR dan dua kementerian terkait yaitu Menkoperekonomian dan Menteri Keuangan," tutup William.
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login