IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Trader Swasta Penyebab Harga Gas Mahal

Trader Swasta Penyebab Harga Gas Mahal

Written By kusairi kusairi on Friday, 13 November 2015 | 14:42

indoPetroNews.com – Kalangan pengamat minyak dan gas bumi (Migas) berpendapat selama ini gas bumi merupakan komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, penjualan dan alokasi gas bumi tidak boleh diserahkan kepada swasta

“Salah satu cara agar harga gas bisa efisien adalah memberangus trader swasta yang merusak tata niaga,” ujar Direktur Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara, di Jakarta, Kamis (12/11).

Pemerintah, kata dia hanya perlu menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai alat kepanjangan pemerintah untuk mendistribusikan dan menjual gas bumi kepada konsumen. Melalui penunjukkan ke BUMN, harga gas menjadi kompetitif. Tidak seperti saat ini, cenderung mahal sehingga konsumen khususnya pelaku industri banyak mengeluh.

Namun, Marwan menyadari aturan baru perihal alokasi, pemanfaatan dan harga gas bumi belum mengarah pada konsep itu. Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 37/2015 tentang Ketentuan dan Tata Acara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi.

"Niaga gas bumi memang harus diserahkan ke BUMN. Jangan sampai penjualan gas bumi diliberalisasi," kata Marwan.

Sesuai dengan aturan besar pemerintah, berbagai hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara, bukan swasta. Ia berharap pemerintah memiliki agenda besar agar swasta tidak dilibatkan dalam kegiatan niaga gas bumi.

Marwan menyarankan, agenda besar ini dituangkan dalam revisi undang-undang (UU) No 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masuk dalam program legislasi (prolegnas) di Parlemen.

"Tidak ada namanya swasta, memang harus pelan-pelan. Permintaan kita di UU Migas nantinya harus jelas tidak ada trader gas bumi," ucap Marwan.

Selain itu Marwan juga mengapresiasi Permen ESDM No 37/2015 tentang Ketentuan dan Tata Acara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi. "Saya kira aturan itu sudah mengarah ke arah yang benar. Dan aturan yang diterbitkan patut diapresiasi," katanya.

Kata Marwan, Permen ESDM No 37/2015 bakal memotong rantai penyaluran gas yang cukup panjang ke konsumen sehingga harga menjadi lebih optimal.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Migas, Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, alokasi gas diprioritaskan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penunjukkan langsung. Namun begitu, badan usaha swasta tetap mendapat kesempatan untuk mendapatkan alokasi gas bumi dan menyalurkannya yaitu melalui lelang. Dengan persyaratan harus memiliki calon pembeli gas bumi serta infrastruktur pengaliran gas bumi.

"Memang ada urutannya (prioritas), tapi tidak ada (aturan) yang mentatakan tidak ada kesempatan bagi swasta. Apalagi badan usaha swasta yang berkeinginan membangun infrastruktur, didorong membantu menyalurkan gas bumi ke seluruh wilayah nusantara," ucap Wiratmadja.Ehs
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login