IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Ini Besaran Uang Yang "Dirampok" Pemerintah Dari Dana Ketahanan Energi

Ini Besaran Uang Yang "Dirampok" Pemerintah Dari Dana Ketahanan Energi

Written By Indopetro portal on Tuesday, 29 December 2015 | 15:39

indoPetroNews.com - Mau tahu, berapa besar dana ketahanan energi yang dipungut pemerintah melalui konsumen bahan bakar minyak (BBM)?

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Arief Poyuono mengatakan, dana ketahanan energi yang akan diterima pemerintah dari masyarakat sekitar Rp27,38 triliun setiap tahunnya. "Inilah uang rakyat yang dicuri oleh pemerintah Jokowi atas dasar ketahanan energi," kata Arief, di Jakarta, Senin (28/12)


Arief menjelaskan, total dana ketahanan energi yang mencapai Rp27,38 triliun didapat dari sektor komsumsi BBM oleh masyarakat dan pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunan CPO yang dibebankan pada harga jual tandan buah segar petani sawit.

Adapun, kebutuhan BBM setahun 1.294.000 barel, di mana satu barel atau 159 liter dikali 365 Hari dikali Rp.200 (pungutan ketahanan energi) maka jumlah dana tersebut sebesar Rp15,2 triliun.

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu menilai, dana ketahanan energi juga didapat pemerintah dari produk biodiesel dan turunannya, seperti pungutan CPO ekspor kelapa sawit juga untuk ketahanan energi untuk subsidi produk biodiesel sebesar USD50 per ton untuk produk turunannya dikenakan USD30 per ton.

Maka, lanjut Arief, ekspor CPO setiap tahun yang sekira 12 juta ton jika dikalikan USD50 maka dana untuk ketahanan energi sebesar USD600 juta atau setara Rp8,4 triliun. Sedangkan ekspor produk turunan CPO setiap tahunnya sekira 9 juta ton dan dikalikan USD30 maka totalnya sekira USD270 juta atau setara Rp3,78 triliun.

Dengan begitu, kata Arief, total tanggungan masyarakat untuk ketahanan energi mencapai Rp27,38 triliun. Ini lebih dikarekanan ketidakmampuan pemerintah meningkatkan penerimaan di luar pajak dan royalti pertambangan.

"Apakah ini yang namanya sudah tidak memberi subsidi, malah pemerintah justru disubsidi rakyat," tegasnya.

Menurut Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, dana ketahanan energi yang akan dibayarkan masyarakat sangat rawan disalahgunakan ke depannya. Sebab, sampai saat ini belum ada payung hukum untuk mengontrol dana tersebut.

"BBM sudah diserahkan pasar harganya tidak ada subsidi, sekarang rakyat harus membiayai ketahanan energi katanya, dana ketahanan energi itu tidak mudah dikontrol pengunaannya nanti karena masuk pendapatan negara bukan pajak," tambahnya. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login