IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pungutan Dana Ketahanan Energi Menjadi "Bola Liar" Pemerintah

Pungutan Dana Ketahanan Energi Menjadi "Bola Liar" Pemerintah

Written By kusairi kusairi on Saturday, 26 December 2015 | 06:50

indoPetroNews.com - Pemerintah memutuskan untuk mulai memupuk dana ketahanan energi, melalui pemungutan premi pengurasan energi fosil, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 30 tahun 2007, dan PP nomor 79 tahun 2014.

Kebijakan pemerintah menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan memakai embel-embel menyisakan dana pungutan berdalih untuk ketahanan energi, ditanggapi berbagai pihak.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra berpendapat, pemerintah tidak bisa seenaknya menggunakan Pasal 30 UU No 30 Tahun 2007 tentang energi, untuk melakukan pungutan terhadap rakyat dari penjualan BBM.

"Pasal tersebut menyebutkan dananya berasal dari APBN, APBD dan dana swasta, yang terlebih dahulu harus dianggarkan," kata Yusril melalui keterangan persnya, di Jakarta, Jumat (25/12).

Yusril menegaskan penganggaran tersebut dengan sendirinya harus dengan persetujuan DPR dan DPRD. Sehingga tidak ada norma apapun dalam Pasal 30 UU energi yang memberikan kewenangan

Menurut Yusril, Menteri ESDM tidak bisa menjalankan suatu kebijakan pungutan BBM tanpa dasar hukum yang jelas, baik menyangkut besaran pungutan, mekanisme penggunaan dan pertanggungjawabannya. Kebiasaan mengumumkan suatu kebijakan tanpa dasar hukum ini, seharusnya tidak dilakukan oleh Pemerintah, karena bertentangan dengan asas negara hukum yang dianut oleh UUD 1945.

"Lagipula, tidak pada tempatnya Pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM. Dari zaman ke zaman Pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebankan rakyat dengan pungutan untuk mengisi pundi-pundi Pemerintah, walaupun dengan dalih untuk kepentingan penelitian dan pengembangan energi baru dan terbarukan," ujar Yusril

Menanggapi respon tersebut, Menteri ESDM, Sudirman Said menyatakan bahwa pro kontra atas hal yang baru wajar saja. Yang penting nanti pemerintah akan menunjukkan cara pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel.

"Secara konsepsi dana ini dapat digunakan untuk mendorong explorasi agar depletion rate cadangan kita bisa ditekan. Juga bisa digunakan untuk membangun infrastrukur cadangan strategis. Pun dapat digunakan untuk membangun energi yang sustainable yakni energi baru dan terbarukan," ujar Sudirman.

Dari sisi kebutuhan kita, lanjut Sudirman, yang paling mendesak untuk segera disediakan adalah dana stimulus untuk membangun enegi baru dan terbarukan. Juga dana stimulus untuk melakukan eksplorasi migas, geothermal dan batubara karena investasi untuk eksplorasi sedang mengalami penurunan.

"Eksplorasi harus kita lakukan untuk mengetahui dengan akurat cadangan kita," ujarnya.

Menurut Sudirman, dana tersebut nantinya tentu seperti uang negara pada umumnya, akan disimpan oleh Kementerian Keuangan dengan otoritas pengggunaan oleh kementerian teknis yaitu Kementerian ESDM.

"Secara internal audit dilakukan oleh Irjen Kementerian ESDM atau BPKP. Dan selanjutnya BPK pasti akan mengaudit juga," kata Sudirman.

Sebelumnya, pemerintah mengaku bahwa dengan anjloknya minyak mentah dunia, harga keekonomian BBM jenis Premium sebenarnya Rp 6.950/liter. Di samping itu pemerintah mengaku dari kebijakan penurunan harga BBM yang mulai berlaku per 5 Januari 2015, pemerintah sudah memasukkan pungutan dana ketahanan energi. Rp. 200 per liter untuk premium dan Rp. 300 per liter untuk Solar. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login