IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Gaduh PLN-PGE, Pemerintah Perlu Bentuk feet in Tarif

Gaduh PLN-PGE, Pemerintah Perlu Bentuk feet in Tarif

Written By Indopetro portal on Thursday, 7 January 2016 | 15:40

indoPetroNews.com - Pemerintah diminta selesaikan persoalan yang terjadi antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE). Pasalnya kedua perusahaan BUMN tersebut tengah berselisih terkait harga jual uap dan tarif listrik panas bumi.

Peneliti energi dari Center for Energy Security Studies (CESS), Ali Ahmudi, mengatakan salah satu klausul yang bisa diterapkan adalah pemerintah menanggung selisih harga jual yang tidak disepakati oleh PGE dan PLN.

Ali Ahmudi yang pernah meneliti model energi listrik di beberapa negara, mengatakan PGE sebagai entitas bisnis wajar mengenakan tarif listrik sesuai harga pokok produksi plus profit.

Di sisi lain, PLN sebagai kepanjangan tangan pemerintah sebagai penyedia energi listrik nasional sekaligus entitas bisnis, harus berpikir efisiensi untuk mendapatkan harga listrik yang murah.

"Dari sisi bisnis PGE harus untung, tapi PLN juga harus untung atau tidak dirugikan. Di sini tidak ada pertemuan dari sisi harga. Karena itu, pemerintah harus mengarahkan bagaimana subsidi," ujar Ali, dalam keterangan resmi dikutip. Kamis (7/1).

Menurut Ali Ahmudi, pemerintah tak bisa mendiamkan persoalan ini karena dua BUMN itu adalah milik pemerintah sekaligus juga entitas bisnis. Bila dibutuhkan pemerintah mesti memformalkan dalam bentuk "feed in tariff".

Sementara, Manajer Senior Hubungan Masyarakat PLN Agung Murdifi, mengaku jika Pertamina meminta harga jual uap di angka US$9,5 sen per kilowatt per hours (kWh), manajemen PLN tak sanggup membelinya.

"Kalau harga uap yang ditawarkan wajar, kami mungkin akan beli karena selama ini kami sudah kerjasama selama 32 tahun dengan Pertamina. Namun yang membuat kami bingung, kenapa tiba-tiba pertamina menawarkan harga mahal hanya untuk jangka waktu lima tahun saja,” ujar Agung.

Sekedar informasi, PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) melalui PGE melakukan kerjasama pemanfaatan panas bumi di PLTP Kamojang 1, 2, 3 lebih dari tiga puluh tahun. Namun, masuk tahun 2015, Pertamina selaku penyedia uap, memberikan penawaran harga uap yang tinggi untuk jangka waktu 5 tahun saja.


Dalam menentukan harga beli uap untuk operasional PLTP Kamojang, PLN berpatokan kepada harga di sejumlah PLTP seperti PLTP Matalako, PLTP Ulumbu Flores dan PLTP Tuleho Ambon. Estimasinya, harga uap di PLTP Kamojang tidaak melebihi Rp 535 per kwh, atau setara US$ 4 cent.

"Namun agaknya Pertamina selaku pengelola Kamojang tetap bertahan di harga jual yang terlalu tinggi. Hal ini lah yang kemudian menjadi pertimbangan PLN untuk menunda perpanjangan pembelian uap dari kamojang 1, 2 dan 3," tutur dia.

Semangat untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT), terus ditunjukkan PLN, dengan pemanfaatan PLTP yang dikelola maupun dari pengembang lain. Salah satunya, PLN baru saja meneken kontrak pembelian listrik dari PLTP Kamojang 5 yang dikelola Pertamina senilai US$ 9,4 cent/kWh untuk jangka 25 tahun ke depan. Kesepakatan ini sebagai tindakan nyata dukungan PLN untuk penggunaan EBT sebagai tenaga listrik.

Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah dalam conference of parties (COP) 21 untuk mengurangi emisi hingga 29%. (ehs)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login