IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Dana Ketahanan Energi Perlu Persetujuan DPR/DPRD

Dana Ketahanan Energi Perlu Persetujuan DPR/DPRD

Written By Indopetro portal on Friday, 12 February 2016 | 10:09

indoPetroNews.com-Kebijakan pemerintah mengenai Dana Ketahanan Energi (DKE) menuai kritik dan pro kontra dari khalayak. Pasalnya, asal-usul pungutan tersebut berasal dari uang penurunan harga BBM. Harga premium dari Rp 7.400 per liter menjadi Rp 7.150 per liter, dan solar dari Rp 6700 per liter menjadi Rp 5.950 per liter. Harga baru berlaku pada 5 Januari silam.  

“Pemerintah  menggunakan pasal 30 UU No. 30 Tahun 2007, yang mengatur bahwa penelitian dan pengembangan teknologi penyediaan dan pemanfaatan energi didanai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui APBN/ABPD, serta kalangan swasta,” kata Yusri Usman, pengamat kebijakan energi nasional kepada indopetronews.com Kamis (11/2/2016) di Jakarta.

Karena itu, tidak boleh seenaknya Menteri ESDM menggunakan pasal tersebut sebagai landasan memungut dana masyarakat dari harga penjualan BBM. “Seharusnya melalui persetujuan DPR dan DPRD. Apalagi Peraturan Pemerintah belum ada yang dibuat untuk mengatur kegiatan ini masuk dalam ranah  penerimaan negara bukan pajak (BNPB),” terang Yusri, sembari mengkritisi Andang Bachtiar, Ketua Komite Eksplorasi Nasional, yang menggunakan pasal 27 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 ayat 5 dan 6. 

Menurut Yusri, yang dimaksud pasal 27 itu bukan pungutan dari penjualan BBM tapi penyisihan penerimaan negara dari hasil penjualan hasil eksploitasi/produksi migas agar sebagian dimanfaatkan untuk kegiatan ekaplorasi dan lain sebagainya. “Jadi semacam petroleum fund,” tegas Yusri.

Sedangkan pungutan DKE  lebih mirip carbon tax. Karena itu, tandas Yusri, tidak bisa pasal 27 PP No. 79 Tahun 2014 dijadikan sebagai dasar hukumnya carbon tax. “Petroleum fund juga tidak bisa dipakai untuk pengembangan energi non migas. Untuk pengembangan EBTKE bukan dari Petroleum Fund, dari pricing policy terhadap EBTKE itu sendiri,” kata Yusri.

Tidak hanya pengamat energi, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, pun mengkritik kebijakan yang dianggap tidak tepat. "Tidak pada tempatnya pemerintah memungut sesuatu dari rakyat konsumen BBM. Dari zaman ke zaman pemerintah selalu memberikan subsidi BBM kepada rakyat, bukan sebaliknya membebankan rakyat dengan pungutan untuk mengisi pundi-pundi pemerintah," kata Yusril dalam keterangan tertulisnya, beberapa waktu lalu.  

Menanggapi berbagai respon, Menteri ESDM menyatakan pro kontra atas hal yang baru wajar saja. Yang penting nanti kita tunjukan cara pengelolaan yang profesional, transparan dan akuntabel.


"Secara konsepsi dana ini dapat digunakan untuk mendorong explorasi agar depletion rate cadangan kita bisa ditekan. Juga bisa digunakan untuk membangun infrastrukur cadangan strategis. Pun dapat digunakan untuk membangun energi yang sustainable yakni  energi baru dan terbarukan," ujar Sudirman Said. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login