IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Lapindo Disarankan Gunakan Data Baru

Lapindo Disarankan Gunakan Data Baru

Written By Indopetro portal on Thursday, 11 February 2016 | 15:33

indoPetroNews.com-Saran tersebut dikemukakan oleh Naryanto Wagimin, Direktur Teknis Dirjen Minyak dan Gas (migas) Kementerian ESDM. "Ada usulan dari Dewan Energi Nasional (DEN) dan Badan Geologi agar PT Lapindo Brantas Inc., menggunakan data baru. Selama ini yang digunakan data lama," kata Naryanto kepada indopetronews.com Kamis (11/2/2016) di Jakarta. Artinya, ada seismik baru di atas sumurnya sehingga diketahui secara detil.

Dengan menggunakan data baru, lanjut Naryanto, dapat diketahui kondisinya yang sekarang. Bila ada data baru, kemungkinan operasinya diizinkan. "Perusahaan tersebut sebagai operator berusaha mempersiapkan lahan,"imbuhnya.

Walaupun demikian, Naryanto mengakui ada penolakan dari masyarakat sekitar operasi. "Mereka masih trauma dengan kejadian lumpur Lapindo," kata Naryanto.

Penolakan terhadap rencana PT Lapindo Brantas yang akan mengebor sumur di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, juga disuarakan Koalisi Masyarakat sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

PWYP mendesak pemerintah untuk memutus kontrak kerjasama dengan Lapindo Brantas Inc., baik kegiatan eksplorasi maupun ekspolitasi di Sidoarjo. Langkah pemerintah yang hanya menghentikan sementara dan akan mengkaji ulang rencana pengeboran sumur Tangggulangin 6 dan 10 di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Siodarjo, Jawa Timur, dinilai tidak memadai untuk menyelesaikan persoalan di lapangan.

Aryanto Nugroho, Manajer Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia, menyatakan upaya pengeboran sumur gas oleh PT Lapindo Brantas yang dianggap tidak memiliki perizinan yang lengkap, sudah menjadi alasan yang cukup kuat untuk mencabut izin operasi Lapindo Brantas.

“Apa yang terjadi di Dusun Kaliwungu, Desa Banjarasri, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dalam beberapa hari terakhir, hanya menunjukkan jika operasi Lapindo Brantas sarat dengan permasalahan, mulai dari aspek perizinan, standar operasional teknis pelaksanaan ekplorasi atau eksploitasi, hingga ketidaksengajaan Lapindo Brantas dalam menangani aspek sosial dan kemasyarakatan,” tuturnya Kamis (11/2/2016) di Jakarta.

Menurut Aryanto, pemerintah seharusnya belajar dari pengalaman Lapindo Brantas dalam menangani semburan lumpur panas di Porong yang sejak tahun 2006 sampai sekarang belum tuntas, akibat kecerobohan perusahaan tersebut dalam melakukan eksplorasi di sumur Banjar Panji 1 (BJ-1). “Dampaknya sudah kita lihat bersama, yaitu matinya pundi-pundi kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat Sidoarjo. Belum lagi dengan uang negara yang harus dikeluarkan untuk menanggung ganti rugi maupun memberikan dana talangan untuk Lapindo Brantas,” jelas Aryanto.

Seperti diketahui, jarak titik sumur baru dengan pemukiman warga yang hanya 105 meter. Rencana pengeboran sumur di Sumur Tanggulangin (TGA)-6 di well pad TGA-1 dan Tanggulangin (TGA)- 10 di well pad TGA-2 yang dekat dengan pemukiman mengingatkan masyarakat akan kejadian 9 tahun lalu dimana lokasi pemboran Sumur BJP-1 berada 5 meter dari wilayah permukiman. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login