IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » FSPPB: Pertamina Tanggung Jawab Presiden

FSPPB: Pertamina Tanggung Jawab Presiden

Written By Indopetro portal on Tuesday, 22 March 2016 | 12:03

indoPetroNews.com-Antara aspek hulu dan hilir minyak dan gas bumi (migas) sejatinya tidak saling mematikan tetapi saling mengimbangi. Demikian ditegaskan Ketua Dewan Penasehat Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Ugan Gandar kepada indoPetroNews.com Selasa (22/3/2016) di sela-sela acara Munaslub Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu di kantor Pertamina Pusat, Jakarta. Munaslub ini mengambil tajuk 'Bangun Konsistensi Semangat Kejuangan Pekerja Dalam Mempertahankan Kelangsungan Bisnis Pertamina Dari Rongrongan Internal/Eksternal'.

"Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas yang besar. The big is beautiful. Seharusnya hulu dan hilir pun juga dikuasai," kata Ugan. Kendati besar, lanjut Ugan, saat ini ada upaya untuk mengkerdilkan Pertamina melalui Undang-undang (UU) Migas Nomor 22 Tahun 2001.

Salah satu indikasinya adalah upaya unbundling Pertamina. "Kita menolak unbundling," tegas Ugan, sembari mengimbuhkan strategi memecah perusahaan plat merah ini menjadi kecil-kecil (menjadi anak-anak perusahaan).

Menurut Ugan, pihaknya tidak alergi terhadap berbagai investor dari domestik dan asing. "Kita tidak dapat lepas dari mitra. Baik mitra dari partai politik dan non partai tetapi jangan masuk lalu menekan kita," tandas Ugan.

Karena itu, lanjut Ugan, untuk membesarkan Pertamina, pemerintah harus memberi dukungan dan keberpihakannya. "Pertamina langsung berada di bawah tanggungjawab presiden sehingga cita-cita kedaulatan energi bukan berhenti pada cita-cita," tandasnya. Bukan seperti saat ini, berada di bawah kendali dua kementerian; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai catatan, definisi unbundling kerap ditemukan dalam buku-buku manajemen pemasaran yang pada intinya berarti “pemisahan bagian.” Jika diterjemahkan secara harafiah terkait dengan kegiatan bisnis, yang dimaksud dengan unbundling adalah “pemisahan kegiatan usaha”.

Di bidang energi istilah ini seringkali muncul sekalipun tidak tersurat, seperti halnya dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2001 yang mengatur adanya pemisahan antara kegiatan usaha hulu dan usaha hilir. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login