IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pendekatan Hulu-Hilir dalam Pengelolaan Blok Masela: Solusi Pasca Keputusan Presiden

Pendekatan Hulu-Hilir dalam Pengelolaan Blok Masela: Solusi Pasca Keputusan Presiden

Written By kusairi kusairi on Saturday, 26 March 2016 | 12:18

indoPetroNews.com -  Setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan pengelolaan gas Blok Masela dengan skema onshore (darat), dalam sebuah keterangan pers di Bandara Internasional  Supadio bersamaan kunjungan kerja ke Entikong Kalimantan Barat, Rabu (23/3/), apakah masa depan Blok Masela telah selesai? Ternyata belum. Blok Masela  masih menimbulkan  sejumlah tanda tanya besar dan perlu pendekatan baru, terutama dengan pendekatan Hulu-Hilir sebagai solusi pasca Keputusan Presiden tersebut. Setidaknya  ada 4 (empat) hal yang harus dilakukan untuk mengimplementasikan dan memaksimalkan pengelolaannya. Demikian diungkapkan oleh Chief Executive Officer (CEO) Badak LNG (Liquefied Natural Gas), Salis Aprilian, dalam  sebuah rilis  yang disebar ke sejumlah wartawan, termasuk kepada indoPetroNews.com Jumat (25/3/2016).

Apa saja keempat hal yang perlu menjadi perhatian?

"Pertama, tentunya harus ada revisi POD (Plan Of Development) Lapangan Abadi, Blok Masela, yang semula diusulkan dengan skema Floating LNG," kata mantan petinggi Pertamina ini. Diakui Salis, revisi tersebut tidak mudah karena SOW (Scope of Work)-nya sama sekali berbeda.

"Inpex-Shell yang sekarang ini sebagai operator blok tersebut  harus menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana untuk memperbaiki PODnya," ungkap Salis. Mungkin, kata Salis, membutuhkan waktu 6 - 12 bulan bahkan bisa lebih karena menyangkut rencana pemasangan pipa bawah laut dari lapangan Abadi ke darat, termasuk harus melakukan bathimetry survei  (studi tentang kedalaman air danau atau dasar lautan) dan mendesain foot-print pabrik LNG di darat yang disesuaikan dengan topografi dan rencana tata ruang dan peruntukan pulau tersebut (masuk dalam studi AMDAL/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang juga perlu waktu.

"Kedua setelah POD selesai, diusulkan lagi ke SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), untuk direview dan diajukan ke MESDM  (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk disetujui," tandas Salis. Setelah disetujui pemerintah, tambah Salis, secara paralel operator harus melakukan pematangan komersial ke LNG buyers untuk menandatangani GSA (Gas Sales Agreement), dan melakukan kegiatan hulu (membor dan menyelesaikan sumur, serta membangun fasilitas produksi/FPSO) di laut, melakukan pembebasan tanah, mengurus perijinan dan membuat FEED (Front-End Engineering Design), barulah nanti keluar FID (final investment decision) dari perusahaan/operator tersebut.

"Ketiga, fase pengerjaan proyek. Termasuk di dalamnya membuka tender EPC (engineering, procurement, construction), persetujuan pemenang oleh SKKmigas, mobilisasi pekerja dan equipment, untuk memulai pembangunan hingga commissioning (kegiatan pembangunan instalasi) dan star-up," papar Salis.

Keempat, kata Salis, dimulainya produksi dengan mengapalkan LNG.

"Itulah kira-kira tahapan proyek jika pengembangan Blok Masela mengikuti konsep OLNG (Onshore LNG) atau LNG darat. Tentunya setiap tahap akan memiliki tantangan dan kerumitan sendiri," kata Salis, sembari menambahkan jika semua berjalan normal dan lancar diperkirakan selesai dalam 7-9 tahun.

Namun, jika semua pekerjaan dilakukan tahun ini, kata Salis, maka baru pada tahun 2023 - 2025 Blok Masela dapat memproduksi LNG.

Selanjutnya, Salis juga mempertanyakan LNG yang telah diproduksi tersebut mau dijual kemana?

Salis pun mengutip hasil kajian McKinsey (2014). Hasil kajian tersebut menyatakan bahwa Indonesia akan membutuhkan LNG untuk mengimbangi kekurangan supply gas karena kebutuhan (demand) gas di Tanah Air yang terus meningkat. Diperkirakan pada 2019 kita defisit gas hingga 3 MTPA (juta ton per annum) LNG atau sekitar 700 mmscfd.

"Jika benar perkiraan LNG Blok Masela diproduksikan pada 2025, maka tentunya sebagian
besar akan diperuntukkan menutup kebutuhan gas domestik. Hanya sebagian kecil mungkin masih bisa diekspor," demikian analisa Salis.

Lagi-lagi, Salis juga mempertanyakan lebih tajam, siapa yang mau membeli jika investasi dan ongkos operasinya saja sudah tinggi?

Dalam kajian lain, tulis Salis, pada saat itu (2025) dunia sedang dilanda banjir LNG dari Australia, Qatar, Angola, Mozambique, Yaman dan lain-lainnya dengan harga yang sangat konpetitif. Kalau benar demikian, imbuh Salis, LNG Masela akan terseok bersaing di dunia International.

Berdasarkan situasi demikian, ungkap Salis, mengapa kita masih memaksakan membuat pabrik LNG?

"Alih-alih berdebat antara FLNG dan OLNG, kenapa kita tidak menyodorkan konsep Hulu dan Hilir dalam pengembangan gas Masela," tanya Salis.

Sebenarnya, kata Salis, pemerintah Indonesia bisa meminta Inpex-Shell hanya berkewajiban mengeksploitasi gas dari dasar laut ke permukaan laut dengan menjual gas di "well-head" (setelah dimurnikan di FPSO - Floating Production Storage & Offloading).

"Lalu meminta siapapun yang membutuhkan gas, untuk membeli di sana," tandas Salis. Inilah yang disebut berjualan gas dengan harga FOB (free on-board).

"Pemerintah juga bisa meminta BUMN (Pertamina, PLN, PGN, PUSRI, Antam Krakatau Steel, dan lain-lainnya) atau pihak swasta (Freeport smelters, petrokimia, dan lain-lainnya) membeli gas tersebut, yang diambil dengan kapal-kapal CNG (Compress Natural Gas) yang disewa dari BUMN (Pertamina, PAL, dan lain sebagainya) atau swasta," ujar Salis.

Dengan demikian, imbuh Salis, maka akan tumbuh industri-industri strategis nasional yang bergandengan dengan industri maritim untuk memperkokoh kedaulatan NKRI.

"Kapal-kapal kecil CNG dapat menyuplai gas sampai ke pelosok pulau-pulau di manapun, baik untuk bahan bakar/baku pembangkit listrik, petrokimia (termasuk pupuk), pabrik keramik, smelters, dan lain sebagainya," papar Salis, meyakinkan.

Ketika ditanyakan bagaimana jika investor (Inpex-Shell) atau perusahaan lain masih ingin menjual gas tersebut ke pasar dunia? Bukankah mengapalkan CNG dalam jarak jauh (3000 km) tidak ekonomis? Pertanyaan tersebut dijawab oleh Salis, "Jika demikian yang diinginkan, maka CNG dapat dikirim ke PT Badak NGL di Bontang, Kalimantan Timur, untuk dijadikan LNG. Dari sana kemudian LNG dikapalkan ke pembeli yang dituju".

PT Badak NGL tahun ini dan tahun-tahun ke depan, imbuh Salis, akan terus kekurangan pasokan gas.
Dengan hanya mengoperasikan 3 train dari 8 train yang ada, tambah Salis, PT Badak akan memiliki 5 iddle trains yang dapat menyerap dan memproduksi LNG hingga 12 juta ton per tahun (mtpa).

"Kalaupun semua gas Masela yang hanya 7.5 mtpa akan dijadikan LNG, maka sudah lebih dari cukup untuk diproses di Bontang. Tidak perlu membangun pabrik baru LNG," tegas Salis.

Kalau begitu, lanjut Salis, apakah konsep ini tidak akan memberi multiplier effect bagi masyarakat Maluku dan sekitarnya.

"Dengan nilai investasi yang jauh lebih kecil (hanya sekitar US$9 milyar dengan konsep CNG dibanding US$14-18 milyar pada konsep LNG, berarti ada selisih sekitar US$5 milyar), dan penyelesaian proyek yang jauh lebih cepat (3 tahun dibanding 7 - 9 tahun), maka banyak hal yang kita bisa perbuat," terang Salis.

Pemerintah Indonesia, kata Salis, dapat membangun infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, airport, pelabuhan, rumah sakit, sekolah, universitas, pabrik pupuk, petrokimia berbasis gas, atau peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan/pendidikan gratis, penaikan gaji PNS, penaikan UMR, dan lain semacamnya untuk daerah Maluku dan sekitarnya tidaklah sulit.

"Bukan hanya Maluku tetapi dapat didistribusikan ke semua pulau yang membutuhkan gas (NTB, NTT, dan daerah lainnya," ujar Salis.

Kesimpulannya, ungkap Salis, keputusan Presiden yang menolak pembangunan LNG di laut sudah sangat tepat.

Selanjutnya, ungkap Salis, untuk membangun LNG di darat perlu pula mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Pertama, untuk apa kita membangun pabrik LNG, jika kita masih punya aset negara di PT Badak yang bisa dimanfaatkan? Apalagi, jika gas tersebut sebagian besar untuk domestik, maka dengan menjadikannya LNG akan memboroskan 2 kali biaya (membuat LNG dan Regasifikasi)," papar Salis, sembari menambahkan bahwa konsep CNG sangat preferable.

"Kedua, jika kita ingin mengembangkan proyek gas Masela lebih cepat dan ekonomis, maka pisahkan antara proyek Hulu dan Hilir," harap Salis.

Mengapa? "Beban negara (pemerintah) akan lebih kecil dengan skema cost recovery yang lebih efisien. Skema ini sekaligus akan mendorong industri hilir maju lebih cepat (sharing risk dan investasi)," tandas Salis.

Inpex-Shell, kata Salis, dapat menjual gasnya di "well-head", lalu para pembeli mengambilnya dengan harga FOB melalui kapal CNG.

"Ketiga, jika ada pembeli internasional yang berminat, atau penjual domestik yang ingin mengekspor gas tersebut, menggunakan fasilitas PT Badak yang iddle (5 kilang/train) untuk membuat LNG kemudian dikapalkan ke negara tujuan," ungkap Salis, mengakhiri paparannya sembari berharap
pengumuman Presiden Jokowi yang telah memutuskan pembangunan LNG di darat (onshore LNG) dalam mengembangkan lapangan gas Abadi di Blok Masela dapat segera ditindaklanjuti. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login