IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Revisi UU Migas harus Dikawal agar Tidak Dibajak

Revisi UU Migas harus Dikawal agar Tidak Dibajak

Written By Indopetro portal on Monday, 14 March 2016 | 08:04

indoPetroNews.com - Proses revisi Undang-undang (UU) Minyak dan Gas (migas) Nomor 22 Tahun 2001 yang sedang dibahas di Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) harus benar-benar dikawal oleh rakyat agar produknya tidak pro asing dan merugikan kepentingan nasional.

Hal tersebut ditegaskan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman . “Saat ini ada sekitar 28 blok minyak dan gas (migas) dan beberapa Kontrak Karya (KK) pertambangan mineral yang harus ditentukan status kelanjutan izin operasinya. Selain Blok Mahakam (salah satu blok migas yang telah jatuh ke Pertamina sebagai operator paska 2017) masih tersisa sekitar 27 lagi yang harus diputuskan status operasinya,” kata Yusri kepada indoPetroNews.com Senin (14/3/2016) di Jakarta.

Hal ini, lanjut Yusri, untuk menjaga kestabilan produksinya dan beberapa investasi yang harus dilakukan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 produk dari UU Migas Nomor 22 Tahun 2001 untuk blok migas sudah dapat diputuskan oleh Pemerintah 10 tahun sebelum berakhirnya kontrak Production Sharing Contract (PSC).

“Seharusnya beberapa kontrak sudah dapat diputuskan statusnya. Siapa operator kelanjutan operasinya dan bagaimana proses transisi pengelolaan bisa berjalan tanpa mengganggu produksinya,” tandas konsultan beberapa perusahaan minyak ini.

Yusri juga berpendapat bahwa semua komponen bangsa menginginkan agar revisi UU Migas dapat berimbas pada upaya menyejahterakan rakyat sesuai pesan konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan 3.

“Negara harus berdaulat, penguasaannya oleh negara dan perusahaan negaralah diberikan hak prioritas utama dalam pengelolaan energi di Negara ini. Karena sejarah telah membuktikan produk UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, saat itu, proses pembuatannya diprakasai oleh Menteri ESDM Kuntoro Mangkusubroto,” papar Yusri.

Fakta ini, lanjut Yusri, dapat ditemukan pada "archive" di kantor Kedubes Amerika di Jakarta. “Pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS telah mengeluarkan pernyataaan bahwa keterlibatan USAID, yang disebut sebagai proses reformasi sektor energi menjadi produk UU Migas Nomor 22 Tahun 2001,” ungkap Yusri. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login