IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Dekan Fakultas Hukum Unas: Pembangunan Gas Blok Masela Harus Perhatikan UU Otonomi Daerah

Dekan Fakultas Hukum Unas: Pembangunan Gas Blok Masela Harus Perhatikan UU Otonomi Daerah

Written By Indopetro portal on Monday, 25 April 2016 | 08:40

JAKARTA-Polemik skema kilang di laut/terapung (floating liquefied natural gas/FLNG) maupun di darat (onshore liquefied natural gas/OLNG) untuk pembangunan Blok Masela tidak lepas dari adanya kepentingan. Apa kepentingannya?

Namun adanya keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan pengembangan liquid natural gas (LNG) Blok Masela untuk dibangun di darat mengakhiri kontroversi tersebut di tengah masyarakat.

Menurut Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional (Unas), Ismail Rumadan, terdapat dua alasan yang mendasari keputusan Presiden Jokowi untuk pengelolaan eksplorasi LNG Blok Masela di Maluku dengan mekanisme onshore.

“Pertama, adalah skema onshore dipilih karena pemerintah menginginkan pembangunan ekonomi daerah dan nasional ikut meningkat dengan pembangunan Blok Masela. Alasan kedua adalah, Presiden ingin mendengarkan suara rakyat, skemaonshore juga dinilai dapat memicu pembangunan wilayah (regional development), sehingga daerah juga terkena dampak dari pembangunan besar, proyek Masela,” kata Ismail Rumadan kepada indoPetroNews.com Senin (25/4/2016) di Jakarta.

Keputusan tersebut di atas, imbuh Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Sumber Daya Alam MASIKA-ICMI ini, seharusnya tidak didasarkan pada dua pertimbangan tersebut yang lebih terkesan reaktif. “Keputusan tersebut diambil setelah adanya berbagai aksi protes dari masyarakat terutama masyarakat Maluku, baik di kalangan perguruan tinggi Universitas Pattimura, maupun oleh Dewan Adat Maluku,” tandas Ismail.

Saat ditanyakan bagaimana keputusan idealnya, Ismail Rumadan mengatakan, “Idealnya keputusan Presiden Jokowi tersebut harusnya didasarkan pada pertimbangan yang konstitusional dan konfrehensif terutama terkait dengan arah dan kebijakan pembangunan nasional di bidang sumber daya alam khusunya minyak dan gas bumi”.

Presiden Jokowi, kata penelitian bidang hukum dan peradilan Mahakamah Agung RI, seharusnya memahami bahwa konstruksi pembangunan nasional di bidang sumber daya alam migas sebagaimana diamanatkan konstitusi yang tertera dalam ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

“Pengembangan LNG Blok Masela harus memperhatikan kepentingan daerah dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, sebagaimana amanat UU Pemerintahan Daerah,” tegas Ismail Rumadan. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login