IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Hindari Pungli, DKE Harus Diatur UU

Hindari Pungli, DKE Harus Diatur UU

Written By Indopetro portal on Friday, 1 April 2016 | 17:57

indoPetroNews.com-Kontroversi dana ketahanan energi kembali mencuat. Untuk menghindari hal-hal yang kontraproduktif selayaknya Dana Ketahanan Energi (DKE) diatur dalam Undang-undang (UU) dan selanjutnya dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP). Demikian ditegaskan oleh Dito Ganinduto, anggota DPR Komisi VII.

"Kita harapkan legalisasi DKE ini diatur dalam UU," kata Dito Ganinduto kepada indoPetroNews.com Jumat petang (1/4/2016) di gedung DPR RI Jakarta. Hal tersebut diperlukan, ungkap Dito, mengingat dana ketahanan energi nantinya sebagian akan disisihkan dalam APBN.

"Kalau APBN UU APBN. Dalam APBNP Kalau diajukan akan kita bahas. Sementara menggunakan UU APBN. Tetapi saya pribadi mengusulkan untuk kedepan menggunakan UU tersendiri. Karena kalau menggunakan UU tersendiri tidak akan tergantung pada UU APBN," ungkap politisi Partai Golkar ini.

Selain dana APBN, lanjutnya, pemerintah nantinya juga dapat menggunakan sumber anggaran lainnya, seperti penjualan bahan bakar fosil dan kalangan industri. "Ada tiga menurut saya. Pengguna fosil, orang yang menggunakan fosil harus menyisihkan sebagian dari dananya dong. Kemudian industri-industri yang besar-besar BUMN itu ambil dong sebagian supaya dia konservasi juga. Kemudian yang ketiga adalah APBN," kata pria kelahiran Yogyakarta ini.

Seperti diketahui, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini tengah mempersiapkan legalisasi kebijakan DKE. Aturan ini ditargetkan akan selesai menjelang akhir tahun 2016 dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login