IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Kewenangan SKK Migas Bakal "Dipotong"

Kewenangan SKK Migas Bakal "Dipotong"

Written By Indopetro portal on Thursday, 21 April 2016 | 06:22

indoPetroNews.com-Pemerintah memastikan akan melakukan perubahan mendasar pada lembaga negara, Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Lembaga pengawas hulu migas ini akan diubah menjadi sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Khusus yang bekerja pada sisi bisnis saja. BUMN Khusus merupakan wakil pemerintah dalam bermitra dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam sisi bisnis, sedangkan fungsi regulasi akan dikembalikan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja menyatakan, pada revisi undang-undang migas pemerintah akan memisahkan badan yang menjalankan fungsi bisnis dan regulasi migas. "BUMN Khusus untuk menangani PSC (kontrak bagi hasil,red)," kata Wiratmaja di Jakarta, Rabu (20/4).

Sementara itu, Satya W Yudha, Anggota Komisi VII DPR RI menyatakan, keberadaan fungsi SKK Migas akan tetap ada selama negara melakukan PSC dalam industri hulu migas. "Iya bentuknya bisa apa saja, namun fungsi SKK Migas akan ada selama PSC diberlakukan," terangnya.

Ia menjelaskan, ke depan posisi Pertamina akan lebih diperkuat karena100 persen sahamnya milik pemerintah. "Misalnya, Pertamina akan semakin kuat dengan menjadi induk usaha atas semua holding usaha terkait migas," terangnya. Ia menambahkan, salah satu upaya penguatan itu PGN dan Pertagas harus dimerger yang kemudian menjadi anak usaha Pertamina.(**)

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login