IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Pemerintah Dituntut Turunkan Harga Gas Alam Domestik

Pemerintah Dituntut Turunkan Harga Gas Alam Domestik

Written By Indopetro portal on Monday, 9 May 2016 | 09:45

indoPetroNews.com- Pemerintah diharapkan menurunkan harga gas alam domestik. Demikian salah satu tuntutan yang disuarakan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja (SP) PT PLN (Persero), Ir. Jumadis Abda. Penurunan harga gas alam tersebut dinilai akan berdampak positif pada harga listrik. “Bila harga harga gas alam domestik turun maka harga listrik bisa lebih murah,” kata Jumadis Abda kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com Senin (9/5/2016) di Jakarta.

SP PT PLN juga bersuara kencang terkait harga jual listrik produk Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH). Harga jual listrik Rp/kWh produksi PLTMH dinilai lebih mahal dari yang telah ditetapkan PT PLN (Persero). “Bahkan lebih mahal dibanding harga listrik dari batu bara yang hanya Rp 800 - 900/kWh. Sehingga membebani PLN dan rakyat Indonesia. Yang membuat negara dan rakyat bangsa ini semakin menderita,” tegas Jumadis.

Sementara, lanjut Jumadis, pemerintah melalui Kementerian ESDM memaksa PT PLN (Persero) membeli sesuai Permen ESDM 19/2015 karena dalam beleid tersebut Feed in Tarif listrik Mikro Hidro Rp 1.560-2.080/kWh. Juga di atas tarif listrik yang dijual PLN ke pelanggan rumah tangga, yaitu Rp 450-1.350/kWh. “Keuangan PLN akan terbebani bila harus membeli listrik mikro hidro dengan harga sebesar itu,” katanya.

Jumadis mengutarakan penjelasan pemerintah melalui Dirjend EBTKE Kementerian ESDM, Rida Mulyana, Pemerintah sebetulnya telah menyiapkan tambahan subsidi listrik dalam APBN-P 2016 untuk menutup selisih antara harga listrik mikro hidro yang dibeli PLN dari pengembang PLTMH dengan harga jual listrik PLN ke pelanggan.

Menurut Jumadis, terjadi kontradiksi perlakuan subsidi dari Pemerintah kepada PT PLN (Persero) dan kepada 'investor'. “Kepada PT PLN (Persero) selalu ada penekanan efisiensi, sedangkan kepada 'investor' justru tidak masalah menggunakan dana subsidi, sekedar mengikuti keinginan investor mengenai harga beli KWh,” ujar Jumadis.

Seharusnya, ungkap Jumadis, pola berfikir keberpihakan kepada 'investor' harus dirubah. “Harusnya pro rakyat karena subsidi adalah uang rakyat,” tegas Jumadis.

Apalagi faktanya, ungkap Jumadis, sampai saat ini besaran subsidi yang diberikan pemerintah pada 'investor' itu melalui tangan PLN untuk listrik mikro hidro juga belum disepakati, masih ada perbedaan perhitungan antara ESDM dan PLN.

“Pemerintah jangan lupa, uang subsidi itu juga uang rakyat. Tidak sepatutnya subsidi listrik untuk menguntungkan segilintir oknum dan pengusaha. Bahkan 'subsidi listrik' untuk investor sebaiknya digunakan untuk masyarakat secara langsung untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Indonesia yang masih banyak di bawah garis kemiskinan,” kata Jumadis sembari meminta Presiden Jokowi untuk segera mereshufle Sudirman Said, Menteri ESDM dan mencopot Rida Mulyana dari Dirjend EBTKE karena kebijakannya merugikan masyarakat dan bangsa Indonesia. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login