IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » KAHMI Berharap Holding Energi tak Suburkan Pemburu Rente

KAHMI Berharap Holding Energi tak Suburkan Pemburu Rente

Written By Indopetro portal on Friday, 3 June 2016 | 17:28

indoPetroNews.com- Pemerintahan JKW - JK saat ini sedang menggodok upaya penyatuan (merger) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi. Sejatinya upaya ini tidak sebatas merger belaka.

"Gagasan holding BUMN energi dari seharusnya tidak sebatas penggabungan PT. PGN dengan PT. Pertamina Gas (Pertagas) saja serta aksi korporasi sesaat tetapi harus didedikasikan dan mencakup spectrum yang lebih luas yakni pembentukan holding energi," kata Ketua Departemen Ristek Energi dan Sumberdaya Mineral Majelis Nasional Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Dr Lukman Malanuang, kepada indoPetroNews.com Jumat petang (3/6/2016) di Gedung KAHMI Center, Jakarta Selatan.

Holding energi ini, lanjut Lukman, ditujukan tidak hanya untuk konsolidasi asset, revenue dan profit dalam jangka pendek namun harus diproyeksikan untuk menjawab target tercapainya bauran energi minimal untuk 2025, yaitu untuk energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen, minyak bumi 25 persen, batubara minimal 30 persen dan gas bumi minimal 22 persen.

Oleh karena, imbuh Lukman, pembentukan holding energi memerlukan pengkajian secara mendalam dan komprehensif, tidak terburu-buru, kedepankan prinsip kehatian-hatian (the precautionary principle). "Holding energi jangan sampai menyuburkan perilaku pemburu rente (rent seeker behavior), penumpang gelap (free rider) serta adanya pihak yang diuntungkan (rent seizing) dari segilintir orang dan golongan," cetusnya.

Untuk itu, lanjut Lukman, prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus pula dikedepankan sehingga holding energi nantinya bisa diawasi dan dikontrol oleh seluruh pemangku kepentingan.

"Sikap terburu buru dalam pembentukan holding energi atau migas ini menunjukkan pemerintah tidak punya roadmap dalam mengembangkan sektor energi. KAHMI perpandangan holding energi haruslah mempunyai payung hukum yang kuat dan jelas apakah dibawah rezim UU BUMN, UU Migas atau UU Energi," tandasnya.

Lebih jauh Lukman menuturkan bahwa saat ini Komisi VII DPR RI sedang intens membahas RUU Migas yang merupakan program legislasi nasional prioritas tahun 2016 yang mana juga mewacanakan pembentukan perusahaan minyak dan gas bumi negara (holding) langsung dibawah
presiden sehingga Peraturan Pemerintah yang ditargetkan terbit satu bulan kedepan.

"Tidaklah elok Peraturan Pemerintah yang akan terbit bertentangan atau mendahuui RUU Migas yang sedang dalam proses pembahasan di DPR RI," tandasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login