IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Dana Repatriasi Tax Amnesty Diminta untuk Kembangkan Migas dan Program 35.000 MW

Dana Repatriasi Tax Amnesty Diminta untuk Kembangkan Migas dan Program 35.000 MW

Written By Indopetro portal on Wednesday, 27 July 2016 | 08:34

indoPetroNews.com- Asosiasi Produsen Listrik Swasta (APLSI) berharap dana repatriasi dari program tax amnesty bisa bermanfaat bagi sektor migas dan program 35.000 megawatt (MW). APLSI mengusulkan pemerintah menghidupkan kembali program kerjasama pemerintah dengan swasta (Public Private Partnership) untuk menggiring dana repatriasi ke proyek 35.000 MW.

“Kita usulkan hidupkan lagi program ini, utamanya untuk pembiayaan listrik 35.000 MW,” kata Ketua Harian APLSI, Arthur Simatupang, Rabu (27/7/2016) di Jakarta. Arthur. Dia mengatakan, bila program PPP ini dikawinkan dengan proyek 35.000 MW, dan kemudian dibiayai oleh bank penampung dana repatriasi, skema kerjasama ini akan sangat solid.

“Bila skema ini jalan akan meningkatnya kejelasan dan kepastian (clarity & predictability) aturan main untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi investasi di bidang infrastruktur. Juga bisa meminimalisir resiko, meningkatkan kepastian masa depan investasi,” ujar Arthur.

Ia menambahkan skema Public Private Partnership berjalan sejak tahun 2005 dan dikenal dengan istilah Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS). Saat ini, KPS telah berganti nomenklatur menjadi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebagaimana diatur lewat Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Proses perjalanan skema PPP di Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan regulasi. Mulai dari Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha. Lima tahun kemudian, aturan tersebut diubah dengan Perpres Nomor 13 Tahun 2010. Kemudian kembali diubah dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2011 dan diubah kembali dengan Perpres Nomor 66 Tahun 2013. Kini, Perpres Nomor 38 Tahun 2015 masih berlaku dan mesti dirujuk oleh pemangku kepentingan.

Sementara itu, Sekjen APLSI Priamanaya Djan mengatakan, program 35.000 MW harus memanfaatkan aliran dana masuk dari program tax amnesty. “Sebaiknya, instrument investasi yang disiapkan tidak hanya disektor keuangan dan pasar modal, dia harus menetes ke infrastruktur dan energi agar lebih produktif,” ujar Pria.

Sebagai catatan, repatriasi berlaku pada periode 1 Juli-30 September 2016, 1 Oktober-31 Desember 2016, dan 1 Januari-31 Maret 2017 masing-masing dikenai tarif tebusan 2%, 3%, dan 5%. Deklarasi periode 1 Juli-30 September 2016, 1 Oktober-31 Desember 2016, dan 1 Januari-31 Maret 2017 masing-masing dipungut tarif tebusan 4%, 6%, dan 10%. Tarif tebusan sebesar 0,5% dan 2% masing-masing berlaku bagi UMKM beromzet sampai Rp 4,8 miliar dengan nilai harta hingga Rp 10 miliar dan nilai harta lebih dari Rp 10 miliar untuk periode 1 Juli 2016-31 Maret 2017.

Dalam kalkulasi pemerintah, dana deklarasi dan dana repatriasi yang masuk setelah UU Tax Amnesty diberlakukan masing-masing mencapai Rp 4.000 triliun dan Rp 1.000 triliun. Dengan asumsi tersebut, penerimaan pajak dari tarif tebusan diperkirakan mencapai Rp 165 triliun. Untuk menampung repatriasi dana dari implementasi Undang-undang Pengampunan Pajak, pemerintah segera merapatkan proyek strategis nasional yang bakal dikerjakan swasta. (Sofyan)

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login