IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » Pengamat : Manuver Dirut Pertamina di Pusaran Tender PLTGU Jawa 1

Pengamat : Manuver Dirut Pertamina di Pusaran Tender PLTGU Jawa 1

Written By kusairi kusairi on Sunday, 3 July 2016 | 14:24

indoPetroNews.com - Pada acara Bukber antara Pertamina dengan insan wartawan di hotel Pullman pada Rabu (29/6/2016), Dirut Pertamina secara tegas dan percaya diri menyatakan bahwa Pertamina akan melakukan persiapan yang terbaik untuk bisa memenangkan tender Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1 yang rencananya pada 25 Juli 2016 ditutup penawarannya, walaupun ditengah jalan PLN merubah skema tender bahan baku gas akan disediakan oleh PLN.

Pada saat bersamaan, muncul pula isu kuat bahwa ada tekanan terhadap Pertamina yang meminta mundur dari proses tender karena ada bisikan dari anggota komisaris Pertamina yang juga merangkap Deputy Meneg BUMN yang belakangan sudah dibantah.

Akan tetapi sikap percaya diri dan tegas yang diperlihatkan oleh Dirut Pertamina dimaknai 2 hal oleh publik. "Pertama dikesankan oleh publik telah terjadi egosentris sesama BUMN, khususnya sektor energi dalam proyek 35.000 MW," kata Direktur Eksekutif
Center of Energy and Resources Indonesia,
Yusri Usman kepada indoPetroNews.com Sabtu (2/7/2016) di Jakarta.

Padahal, kata Yusri, menurut UU BUMN Nomor 19/2003 Pasal 1 telah jelas diamanatkan tugas dan fungsi BUMN, khususnya kegiatan pembangunan pembangkit listrik adalah menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Selayaknya sesama BUMN harus bersinergi sesuai Peraturan Presiden Nomor 41/ 2015 yang memiliki hubungan sinergi antar BUMN strategis sudah diatur secara tegas," tandas Yusri. Bahkan, ungkap Yusri, di Pasal 4 ayat J untuk bagan organisasinya Menteri Negara BUMN diperbantukan oleh seorang Staf Ahli Bidang Tata Kelola Sinergi dan investasi. Jadi,
peran Deputy Bidang Usaha Energi juga tercantum pada Pasal 12 dan 13.

Apalagi, papar Yusri, kalau mau melihat kebelakang, dari surat edaran BUMN Nomor SE -03 /MBU.S/ 2009 yang ditujukan kepada seluruh Direksi BUMN adalah penegasan bahwa pada 3 September 2008 Kementerian Negara BUMN menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2008 perihal perlunya sinergi antar BUMN dalam menjalankan program pemerintah untuk dapat mensejahterakan rakyat.

"Munculnya kekisruhan tender PLTGU Jawa 1 bisa dianggap bahwa Meneg BUMN Rini Soemarno telah gagal mengatur dan mengendalikan BUMN yang berada dibawah tanggung jawabnya," tegas pria yang juga menjadi konsultan beberapa perusahaan migas ini. Akibatnya, lanjutnya, publik melihat PLN dengan Pertamina dan PT Bukit Asam berjalan sama dengan arah yang berbeda tujuannya.

"Sedangkan persepsi publik yang kedua atas pernyataaan Dirut Pertamina bisa juga untuk memuaskan penasaran publik seolah olah menang tidak ada kesan intervensi pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan nilai sekitar seribu triliun sebagai balas jasa dalam Pilpres 2014 dan persiapan Pilpres 2019," tandas alumnus UGM Yogyakarta ini, sembari mengimbuhkan bahwa Dirut Pertamina hendak memperlihatkan bahwa sesama BUMN akur akur saja walaupun dalam prakteknya seperti bumi dengan langit.

Yusri melihat kejanggalan bila ada pihak-pihak yang melarang Pertamina untuk berpartisipasi di bisnis energi.

"Jauh lebih aneh dan lucu lagi saat Meneg BUMN yang menginisiasi pembentukan Holding BUMN Energi dan Pertamina sebagai lokomotifnya. Kabarnya, Peraturan Presiden dalam hitungan hari akan ditandatangani oleh Presiden Jokowi," terang Yusri.

Menurut Yusri, publik semakin bingung dengan kebijakan Meneg BUMN yang terkesan tidak konsiten dan tidak jelas peta jalan proses bisnisnya, khususnya BUMN yang bergerak di sektor energi. "Kebijakan yang tidak konsisten dan tidak jelas ini akan menghasilkan enefisiensi dalam pelayanan sektor publik dan rakyatlah yang jadi korbannya," tandas Yusri sembari menambahkan ada pertemuan 4 mata antara Dirut Pertamina dengan Presiden Jokowi pada Senin (27/6/2016) sebelum acara rapat terbatas antara Presiden dengan Wapres dan Menko Perekonomian, Meneg BUMN serta dihadiri juga Dirut Pertamina, Dirut PLN.

"Apalagi pertemuan rapat terbatas tersebut tidak dihadiri Menteri ESDM, sehingga sempat memancing tanda tanya publik sehubungan desas desus rencana reshuffle kabinet setelah lebaran Idul Fitri, bahkan sempat beredar kabar bahwa Dwi Sucipto juga akan mengisi pos baru," cetus Yusri. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login