IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » PLN Dapat Alokasi Gas Tangguh, Konsorsium Pertamina Tersingkir?

PLN Dapat Alokasi Gas Tangguh, Konsorsium Pertamina Tersingkir?

Written By Indopetro portal on Tuesday, 26 July 2016 | 15:39

indoPetroNews.com- Program listrik 35.000 MW yang digulirkan oleh Pemerintah Jokowi - JK penuh kontroversial dan memancing pro kontra di ruang publik. Karena itu, untuk mengantisipasi gangguan yang tidak perlu, Presiden Jokowi memerintahkan Kejaksaan Agung untuk mengawal proses proyek tersebut dari awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan konstruksi dan komersialnya agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang dapat menggagalkan tujuannya dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

"Apalagi menurut info yang beredar, perubahan syarat soal alokasi gas yang disediakan oleh PLN masih menjadi pertanyaan besar, apakah memang benar PLN sudah mendapat alokasi tambahan pasokan gas dari lapangan Tangguh untuk kebutuhan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa 1? Atau bisa jadi alokasi tambahan itu hanya merupakan "pepesan kosong" saja dan sebagai strategi untuk menyingkirkan pihak Konsorsium Pertamina seperti diduga saat perubahan mendadak di tengah jalan," tegas Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, kepada indoPetroNews.com Selasa siang (26/7/2016) di Jakarta.

Menurut konsultan beberapa perusahaan migas ini, agar publik sebagai konsumen akhir pembeli listrik tidak dirugikan oleh ulah "mafia infrastruktur listrik," maka penegak hukum dituntut untuk menyelidiki lebih hal jauh terhadap anomali informasi informasi yang beredar. Termasuk pembuktian oleh penegak hukum kepada Menteri ESDM, karena sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2016 yang merupakan penyempurnaan dari Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2015, yang pasal pasalnya secara tegas mengatur, khususnya pasal 3, yang menyatakan, "Menteri yang menetapkan alokasi dan pemanfaatan gas untuk kebutuhan dalam negeri ataupun diekspor."

Oleh sebab itu, lanjut Yusri, apabila Direksi PLN tidak dapat membuktikan adanya persetujuan alokasi gas dari Menteri ESDM pada Mei 2016 untuk kebutuhan PLTGU Jawa 1 dan terkait adanya kerugian nyata oleh sudah oleh pihak Pertamina sebesar USD 1, 5 juta, maka dapat disimpulkan sudah memenuhi 2 unsur tindak pidana korupsi dialamatkan kepada pihak-pihak yang bersepakat jahat dalam tender ini.

Yusri menyesalkan pada era ini masih ada Direksi BUMN yang berpikir dan bersikap lebih mengedepankan saling membunuh sesamanya daripada besinergi sesama BUMN. Padahal, imbuh Yusri, Menteri BUMN untuk PLTGU Jawa 1 bisa menugaskan konsorsium sesama BUMN yang terdiri dari Pertamina dengan PLN dan PGN sehingga wacana pembetukan holding BUMN energi yang digadang gadang Menteri Rini Soemarno hanya "pepesan kosong" saja karena peraturannya telah ada.

Menurut Yusri, sejak 3 September 2008 Menteri BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 05/MBU/2008 perihal "perlunya sinergi antar BUMN". Regulasi ini lebih dipertegas lagi dengan surat edaran Nomor SE-03/MBU.S/2009 yang ditujukan kepada seluruh Direksi BUMN untuk dapat melaksanakan perintah Menteri BUMN agar tercapai efisiensi.

"Faktanya sangat berbeda dalam implementasinya. Setiap kebijakan dalam sektor energi terkesan masing-masing pihak mengedepankan sikap "egosentris dan arogansi." Publik pun dapat menyimpulkan bahwa Direksi BUMN ini telah lalai dalam mengamanatkan perintah UU BUMN dan Peraturan Menteri," tegas Yusri.

Semestinya, kata Yusri, Menteri dan Direksi BUMN menyadari bahwa Undang-undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri itu merupakan "roh" sebagai pedoman dari setiap kebijakan yang dilakukan.

"Kalau penegak hukum berhasil menemukan bukti-bukti dugaan perbuatan melawan hukum seperti tersebut diatas maka Menteri BUMN layak juga dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum," tegas Yusri.

Seperti diketahui, terjadi perubahan mendadak jadwal tender PLTGU Jawa 1 yang semula dijadwalkan awal Mei 2016. Bahkan juga telah terjadi perubahan pada proposal awalnya sumber gas sebagai energi pembangkit disyaratkan merupakan kewajiban konsorsium pemenang tender yang menyediakannya tetapi diubah menjadi disediakan oleh PLN dan sumber gasnya berasal dari lapangan Tangguh Papua.

Selain itu, ternyata jadwal pengajuan proposal yang sudah ditetapkan pada 25 Juli 2016 merupakan batas akhir penyerahan penawaran oleh peserta tender pun tiba-tiba ditunda menjadi 25 Agustus 2016.

Menurut keterangan pihak Konsorsium Pertamina dengan Marubeni dan Total Gas & Power yang dikemukakan oleh Ginanjar perubahan mendadak ditengah jalan telah merugikan pihak Pertamina sebesar USD 1, 5 juta. Bila sejak awal PLN tidak mensyaratkan konsorsium untuk menyediakan gas maka tentu Pertamina tidak perlu repot-repot mencari tambahan anggota konsorsium, seperti menggandeng Total Gas & Power yang dapat memberikan jaminan sumber gas yang terjamin dengan harga yang sangat kompetitif. Atas kekecewaannya terhadap PLN (Katadata 22/05/2016), faktanya juga Pertamina pada 13 Mei 2016 sempat melayangkan surat protes ke pihak Panitia tender PLN. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login