IndoPetroNews

Headlines News :
Home » » IPA Mendorong Pemerintahan JKW-JK Revisi PP 79/2010

IPA Mendorong Pemerintahan JKW-JK Revisi PP 79/2010

Written By Indopetro portal on Tuesday, 2 August 2016 | 14:15

indoPetroNews.com- Indonesian Petroleum Association (IPA) mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan revisi terhadap PP 79/2010. Hal ini dalam rangka menstimulus investasi kegiatan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia.

“PP 79 menjadi salah satu akar penyebab berkurangnya minat investor dalam penawaran tender blok migas dalam beberapa tahun ini terakhir,” kata Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif IPA, kepada media, Selasa (2/8/2016) di Jakarta.

Kegiatan hulu migas merupakan kegiatan operasi dengan risiko tinggi, membutuhkan modal yang besar dan merupakan investasi jangka panjang, sehingga dibutuhkan arahan dan kepastian hukum yang jelas demi melindungi investasinya. Diterbitkannya PP 79/2010 di tahun 2010 secara signifikan merubah tatacara perpajakan dan cost recovery dari operasi migas, yang sangat jauh berbeda dari semangat dan ketentuan awal dari kontrak kerja sama Indonesia, sehingga menyebabkan turunnya iklim investasi.

Dalam kesempatan ini, kembali, IPA menyampaikan dampak dari sektor hulu migas terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sektor migas memberikan dampak berkesinambungan yang besar melalui tersedianya sumber energi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, perolehan keterampilan, dan investasi sosial. Industri migas membantu memaksimalkan nilai sumber daya energi Indonesia dengan menemukan sumberdaya baru minyak dan gas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran rakyat Indonesia. Manfaat yang didapatkan dari sektor hulu migas sangatlah besar dan berkelanjutan.

Direktur Eksekutif IPA inimenambahkan, “Kami berharap, bahwa kolaborasi erat dengan Pemerintah akan menghasilkan revisi PP 79/2010 yang cukup penting dan berarti.” Beberapa aspek teknis dalam peraturan tersebut, terutama menyangkut prinsip-prinsip perpajakan dan audit, tatakelola cost recovery, serta definisi risiko dan tanggung jawab, adalah isu-isu prioritas untuk dibahas bersama dan direvisi. IPA menghimbau Pemerintah untuk memasukkan kembali prinsip “assume and discharge” yang akan memberikan kepastian fiskal bagi para investor karena investor hanya akan dikenakan pajak penghasilan bila telah berhasil berproduksi.

“IPA mendukung upaya Pemerintah untuk menarik investasi ke dalam sektor hulu migas. Upaya ini sangat penting untuk mengimbangi produksi yang menurun dengan meningkatkan eksplorasi pencarian cadangan migas baru,” ujar Marjoljin Wajong. (Sofyan)


Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login