IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Jaminan Ketersediaan Pasokan Energi Syarat Mutlak Majukan Industrialisasi

Jaminan Ketersediaan Pasokan Energi Syarat Mutlak Majukan Industrialisasi

Written By Indopetro portal on Monday, 29 August 2016 | 15:13

indoPetroNews- Tidak dapat disangkal, industrialisasi, apa pun jenis industrinya, selayaknya disertai dengan jaminan pasokan energi.

Dalam roadmap industri perikanan harus ada jaminan ketersediaan pasokan energi, terutama listrik untuk industri pengolahan dan penjaminan ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di sentra perikanan. Karena sentra-sentra perikanan akan jauh dari Pulau Jawa dan rata-rata berada di Kawasan Timur yang infrastruktur energinya masih sangat minim.

“Sebab itu, kawasan-kawasan ini harus dibangun infrastruktur energi, jalan dan sebagainya, baru kemudian akan menarik minat investor.Kalau tidak ada, ya susah investornya masuk. Tidak feasible,” kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kawasan Timur Indonesia (KTI) H. Andi Rukman Karumpa, Senin (29/8/2016) di Jakarta.

Oleh karena itu, Kadin menyambut baik Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Inpres ini dianggap menjawab mandegnya industrilisasi perikanan akibat pengetatan regulasi.

“Inpres ini sangat bagus, integratif dan mengikat kementerian terkait. Arahnya juga jelas, kendala-kendala yang harus diselesaikan oleh menteri terkait juga jelas. Tinggal implementasinya bagaimana,” ujar Andi. Hanya saja, masalah yang perlu segera diselesaikan oleh Inpres ini adalah minimnya pasokan listrik ke industri perikanan nasional.

Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi listrik nasional sedangkan cadangan sangat terbatas. Bahkan Proyek pembangkit listrik 35.000 MW terancam tidak memenuhi target hingga tahun 2019. Andi mengatakan setiap tahun akan terjadi peningkatan konsumsi listrik rata-rata sebesar 10,1%. Dengan demikian, diproyeksikan kebutuhan listrik nasional sebesar 171 terawatt hour (TWh) akan menjadi 1.075 TWh pada tahun 2031. Namun dengan kapasitas listrik terpasang saat ini dan masih rendahnya pasokan listrik baru, Indonesia masih akan mengalami krisis listrik. “Idealnya kan ada tambahan 7000 MW per tahun. Tapi ini cukup berat,” ucap Andi.

Sedangkan cadangan listrik Indonesia saat ini masih sangat rendah sehingga rentan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Andi mengatakan, cadangan listrik ideal sebuah negara adalah sebesar 30%. Sedangkan cadangan listrik nasional masih sangat rendah hanya sebesar 10%. “Krisis listrik ini akan berpengaruh besar pada industrilisasi perikanan. Semoga Inpres ini bisa menjawab masalah ini,” tandas Andi.

Sebagaimana diketahui, guna percepatan pembangunan industri perikanan nasional, Presiden Joko Widodo pada 22 Agustus 2016 telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional. Inpres tersebut ditujukan kepada 25 (dua puluh lima pejabat), yaitu Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Menko Kemaritiman, Menko Perekonomian, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan (Menhub), Menteri Perindustrian (Menperin), Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Menteri Riset, Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Koperasi dan Usaha Kelas Mengengah (Menkop dan UKM), Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Jaksa Agung, Kepala Badan Keamanan Kelautan RI (Bakamla), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), para gubernur, dan para bupati/walikota.

Kepada para pejabat di atas, Presiden menginstruksikan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga untuk melakukan percepatan pembangunan industri, termasuk sektor perikanan nasional. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login