IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , , , » Arcandra : PP 79 2010 Macetkan Eksplorasi Migas

Arcandra : PP 79 2010 Macetkan Eksplorasi Migas

Written By Indopetro portal on Friday, 9 September 2016 | 09:30

indoPetroNews- Arcandra Tahar, sosok yang disebut-sebut bakal menduduki kembali jabatan Menteri ESDM, setelah dicopot oleh Presiden Jokowi, menyatakan pembelaannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 dianggap terlalu memberatkan investor karena dipajaki sebelum berproduksi.

“Eksplorasinya mandeg oleh pajak. Dipajakin sebelum berproduksi maka tentu ini bermasalah bagi para kontraktor,” kata Arcandra, Kamis petang (8/9/2016) di Jakarta. PP 79 2010, juga selalu diteriakkan oleh kalangan pengusaha migas yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA).

Arcandra juga mengakui terdapat banyak gugatan terkait naiknya angka cost recovery dan turunnya lifting. “Saya jawab, itu benar. Kenapa? Karena lapangan migas minyak dan gas bumi) kita adalah lapangan tua. Lapangan tua tersebut membutuhkan biaya lebih untuk pemeliharaan. Lapangan tua juga menyebabkan penurunan produksi,” paparnya.

Yang menjadi pertanyaan, imbuh Arcandra, kalau menyangkut cost recovery adalah kenapa cost recovery selalu naik. “Dan itu benar. Dan kenapa lifting kita turun, dan itu juga benar. Lalu, pertanyaannya apakah benar besaran cost recovery seperti itu. Ini yang perlu dikaji. Bukan trend-nya. Tapi apakah benar besaran cost recovery sebesar itu,” tanya Arcandra.

Seperti diberitakan, pemerintah melalui Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan, hendak merevisi PP 79/2010 yang dianggap menjadi momok bagi investor asing.

“Saat ini nyaris tidak ada eksplorasi minyak dan gas bumi Kenapa tidak ada eksplorasi migas? Karena tidak ada insentif,” tegas Luhut pada Rabu (7/9/2016) di Depok Jawa Barat. Dalam melakukan eksplorasi, lanjutnya, secara alamiah ada lapangan yang mudah. Ada pula lapangan yang sulit.

“Kalau eksplorasi di lapangan yang mudah barangkali pembagian share dengan skema 85 -15 masih wajar. Tapi begitu memasuki lapangan eksplorasi yang sulit maka pembagian share dengan skema 85 – 15 menjadi tidak menarik. Kemudian saya usulkan kenapa tidak diubah menjadi skema 60 – 40 sehingga bisa menarik investor,” paparnya.

Sebagai catatan, PP Nomor 79 Tahun 2010 berisi tentang pengaturan Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login