IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , , » Awasi Ketat Kocok Ulang Prosentase Bagi Hasil Migas

Awasi Ketat Kocok Ulang Prosentase Bagi Hasil Migas

Written By Indopetro portal on Friday, 9 September 2016 | 13:14

indoPetroNews- Upaya pemerintah untuk merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 yang terkait skema bagi hasil di sektor minyak dan gas bumi (migas) tak pelak mendapat kritikan tajam. Salah satunya dari Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman kepada indoPetroNews.com, Jumat (9/9/2016)
di Jakarta.

Selama ini, lanjut Yusri, skema bagi hasilnya    85 : 15. “Skema ini direncanakan diubah menjadi 60 : 40. Diharapkan perubahan skema ini dapat menarik investor,” kata Yusri, mengutip pernyataan Pelaksana tugas (Plt) Menteri ESDM, Luhut Binsar Pandjaitan.

Faktanya, ungkap Yusri, berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor migas pada 2016 lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pengembalian biaya eksplorasi (cost recovery) yang dibayarkan ke Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS).

Dia juga mengungkapkan, berdasarkan keterangan SKK Migas, realisasi PNBP Migas hingga akhir tahun diprediksi hanya akan sebesar US$12,25 miliar atau 81,72 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015. Sedangkan cost recovery diperkirakan mencapai US$13,82 miliar, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan pagunya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang sebesar US$ 14,09 miliar.

Yusri mengapresiasi upaya meninjau ulang pola prosentase bagi hasil sesuai tingkat kesulitan blok migas. Walaupun demikian kebijakan ini harus diawasi secara ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat migas, yang bermain mata dengan Kontraktor KKS.

Sebab baru-baru ini, lanjut Yusri, anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi merilis praktik penggelembungan besaran cost recovery di sektor hulu migas dilakukan secara sengaja dan berulang oleh tujuh Kontraktor KKS di enam wilayah kerja migas sejak beberapa tahun lalu.

Tujuh wilayah kerja yang dimaksud meliputi:
1. Blok South Natuna Sea “B” yang dikelola oleh ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd.
2. Blok Corridor yang digarap ConocoPhillips (Grissik) Ltd.
3.Blok Rokan yang dikelola oleh PT Chevron Pacific Indonesia.
4. Blok Eks Pertamina yang dioperatori PT Pertamina EP.
5. Blok South East Sumatra yang digarap CNOOC SES LTD.
6. Blok Mahakam yang dikelola Total E &P Indonesie dan INPEX Corporation.
7. Blok Natuna Sea A kelolaan Premier Oil Natuna Sea B.V.

"Pertama, kami sudah menyampaikan hal ini kepada Kementerian ESDM dan SKK Migas agar menertibkan KKKS. Karena KKKS ini selalu berusaha menggunakan, mencoba-coba reimburse ke negara, barangkali saja tidak ketahuan BPK. Ternyata tiap tahun ketemu, ini temuan berulang, dan polanya sama," ujar Achsanul, beberapa waktu lalu di Jakarta.

Seperti diketahui, dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2015 BPK menemukan adanya dugaan mark up sekitar Rp4 triliun dari pelaporan cost recovery yang disodorkan tujuh Kontraktor KKS. Berangkat dari hal tersebut, Achsanul mengancam akan membawa praktik mark up cost recovery ke jalur hukum. Ancaman sendiri dimaksudkan agar praktik semacam ini tak berulang. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login