IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , » Komisi VII DPR Minta agar Cost Recovery Bisa Dihemat

Komisi VII DPR Minta agar Cost Recovery Bisa Dihemat

Written By Indopetro portal on Thursday, 22 September 2016 | 16:00

indoPetroNews- Penghematan cost recovery adalah keniscayaan. Hal ini ditandaskan oleh beberapa anggota Komisi VII DPR, yaitu Hari Poernomo dari Partai Gerindra, Satya W. Yuda dari Partai Golkar, Kurtubi dari Partai Nasdem dan Daryatmo dari Partai PDI Perjuangan.

Permintaan mereka terungkap dalam Penetapan Asumsi Dasar dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran (RAPBN TA) 2017 pada Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR dengan Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kamis siang (22/9/2016) di ruang Rapat Komisi VII Gedung DPR RI, Jakarta.

Satya W. Yudha menyatakan bahwa di sini antara Production Sharing Contract (PSC) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) harus pinter-pinteran. "Pemerintah harus melakukan exercise dengan kontrak-kontrak yang ada agar tidak setiap tahun meributkan soal cost recovery," kata Satya sembari mengimbuhkan bahwa di Vietnam cost recovery hanya 50%.

Sedangkan Kurtubi, anggota Partai Nasdem, menyatakan bahwa PSC akan bisa bekerja dengan baik bila pemerintah yang mengontrol. "Termasuk mengontrol cost recovery. Konsepnya B to B (business to business). Sekarang yang berkontrak adalah SKK Migas bukan negara," tegas Kurtubi.

Sementara Daryatmo Mardiyanto, politisi PDI Perjuangan, mengutarakan bahwa
cost recovery selalu menjadi perhatian tidak hanya oleh Komisi VII DPR. "Bagaimana mengkalkulasi cost recovery secara komprehensif. Soal Blok Mahakam setelah selesai bagaimana pemerintah bertindak. Paparan cost recovery perlu dilakukan secara detil oleh pemerintah," ujar Daryatmo.

Sedangkan Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, setelah melakukan pembicaraan bersama SKK Migas, Wakil Kementerian Keuangan dan Tim Pengawas, diputuskan cost recovery dalam RAPBN 2017 diajukan US$10,44 triliun.

"Saya sudah bicara dan bagaimana melakukan penghematan sehingga cost recovery dipotong. Kita gak mau lari dari US$10,44 miliar," ujar Luhut.

Sebenarnya, kata Luhut, cost recovery masih bisa ditekan lagi. Dirinya pun meminta SKK Migas menjalin kerjasama dengan konsultan independen untuk bersama menghitung.

"Bicara tahun depan, SKK migas coba dipelajari dulu, nanti kembali minggu depan ketemu saya. Saya mau di bawah US$10 miliar. Menurut hemat saya mungkin bisa," ujarnya.

Rapat antara anggota Komisi VII dengan Plt Menteri ESDM ini dihadiri oleh 10 anggota Komisi VII DPR dari 7 fraksi. "Yang telah hadir dan menandatangani 10 anggota dari 7 fraksi. Sesuai tata tertib, rapat telah memenuhi kuorum," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR, Mulyadi.

Mulyadi menambahkan, rapat kerja yang dibuka pukul 11.45 WIB ini bersifat terbuka. "Rapat bersifat terbuka dan terbuka untuk umum," katanya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login