IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , , » KPK Harus Periksa Arcandra dalam Kasus Kontrak Inspeksi RIG Pertamina EP

KPK Harus Periksa Arcandra dalam Kasus Kontrak Inspeksi RIG Pertamina EP

Written By Indopetro portal on Tuesday, 13 September 2016 | 11:23

indoPetroNews- Presiden Jokowi harus serius memerintahkan jajarannya untuk memeriksa kembali Kontrak Inspeksi RIG di Pertamina EP yang selama ini dikerjakan oleh Archandra Tahar (AT) dengan 2 orang stafnya.

“Kontrak pribadi kepada AT yang sudah dikerjakan sejak Syamsul Alam menjabat Dirut (Direktur Utama) PEP berlangsung hingga tahun 2016 sebelum diputus oleh R Gunawan (RG) sang penerima bintang jasa dari Presiden atas pengabdiannya bagi negara,” kata Direktur Eksekutif Energy Wacth Indonesia, Ferdinand Hutahaean kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com Selasa (13/9/2016) di Jakarta. Kontrak inspeksi RIG ini sudah tepat diputus oleh RG sebagai Dirut PEP.

Mengapa kontrak tersebut harus diputus? “Karena kontrak tersebut adalah bentuk pemborosan dan RG sebagai Dirut harus melakukan efisiensi. Nilai kontrak 1.2 M perbulan untuk 3 orang AT dan 2 stafnya layak diperiksa penegak hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan saya pikir harus memeriksa realisasi pekerjaan ini, jangan-jangan ini pekerjaan bodong fiktif dan merugikan negara,” tegas Ferdinand.

Dia menuturkan bahwa inspeksi RIG memang perlu, tapi tidak perlu dilakukan oleh pihak luar apalagi secara pribadi. Ferdinand mempertanyakan bentuk/jenis kontraknya seperti apa dan bagaimana mekanisme pembayarannya.

Terlebih, lanjut Ferdinand, AT tidak punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). “Kenapa AT bisa dapat pekerjaan dengan nilai pembayaran cukup besar tapi tidak punya NPWP? Ini harus ditelusuri dengan serius oleh penegak hukum. Telusuri sejak asal mula kontrak itu di era Syamsul Alam Dirut PEP. Ini kebohongan luar biasa yang terjadi terhadap negara. Saya pikir Presiden harus segera perintah Kejaksaan untuk mengusut kontrak ini, atau KPK segera periksa karena ini pemborosan tanpa pertanggungjawaban,” tandasnya.

Menurut Ferdinand, yang namanya inspeksi, inspektornya harus turun kelapangan. “Nah, silahkan penegak hukum memeriksa time sheet-nya. Benarkah AT turun ke lapangan? Berapa kali AT memeriksa RIG di laut lepas? Berapa kali AT ke Indonesia untuk inspeksi? Mestinya tiap bulan karena dibayar setiap bulan. Ini harus diusut secara tuntas. Jangan-jangan ini pekerjaan fiktif. Mungkin karena ini fiktif makanya RG Dirut PEP memutus kontrak tersebut,” imbuh Ferdinand.

Berdasarkan informasi yang diperoleh Ferdinand, R Gunawan Dirut PEP sedang diproses sanksi pencopotan jabatan dari Dirut PEP. “Ini aneh, mengapa Dirut Pertamina berupaya mencopot RG yang sudah bekerja dengan benar dan baik? Siapa yang gerah dan usulkan pencopotan RG? Efisiensi besar-besaran telah dilakukan RG, dan atas prestasi dan pengabdiannya, RG menerima bintang jasa satya lencana dari Presiden 2015. Aneh, penerima bintang jasa mau dikorbankan untuk memuaskan hati para mafia migas (minyak dan gas bumi) yang bermain,” tegas Ferdinand.

Ferdinand meminta Presiden untuk turun tangan dan memerintahkan agar RG dipertahankan dalam jabatannya. “Justru AT yang harus disanksi, bukan RG yang sudah bekerja dengan baik dan berpihak pada bangsanya. Yang namanya kontrak diputus, yang bersangkutan harus di-black list sebagaimana aturan yang berlaku di sektor migas,” tandasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login