IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , , , » Pembangunan PLTA Berbasis Bendungan Perlu Diprioritaskan

Pembangunan PLTA Berbasis Bendungan Perlu Diprioritaskan

Written By Indopetro portal on Wednesday, 7 September 2016 | 13:11

indoPetroNews- Asosiasi Produsen Listik Swasta Indonesia (APLSI) menyambut rencana pemerintah mengembangkan bendungan menjadi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis energi baru terbarukan. Pemerintah akan segera melelang bendungan-bendungan tersebut. Meski demikian, APLSI meminta agar pemerintah memberi prioritas kepada produsen lokal (independent power producer/IPP) untuk menggarap pembangkit tersebut.

“Potensi pembangkit di bendungan lumayan besar, tapi kapasitasnya bervariatif, banyak dan kecil-kecil microhydro, ada juga besar. Sebab itu kita minta produsen lokal diberi prioritas dalam lelang tersebut,” kata Ketua Harian APLSI, Arthur Simatupang, Rabu (7/9/2016) di Jakarta.

Dia mengatakan, pemerintah perlu melibatkan lebih banyak kepada pelaku usaha pembangkit listrik berskala kecil menengah atau Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pembangkit agar UKM pembangkit ini dapat berpartisipasi dalam proyek 35ribu Megawatt (MW).

Hal tersebut, ujar dia, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo agar pengusaha lokal diberi ruang yang besar dalam pengembangan proyek listrik negara. Sebagaimana diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berencana akan melelang sebanyak delapan bendungan berpotensi listrik. Lelang tersebut diyakini dapat membantu pemerintah mencapai target pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 35.000 MW. Meski demikian sebagian berukuran kecil sehingga cocok untuk digarap oleh produsen lokal berskala UKM.

Dari 16 bendungan terdapat delapan yang paling potensial menghasilkan listrik yakni Bendungan Banjulmati di Banyuwangi sebesar 0,34 MW, Bendungan Tugu di Trenggalek (0,4MW), Bendungan Kuningan di Kuningan (0,5MW), Tukul di Pacitan (0,64MW), Titab di Buleleng (1,5MW), Karaloe di Gowa (5 MW), Jatigede di Sumedang (110 MW). Selain itu, terdapat 13 bendungan yang sedang dibangun, sebanyak 11 diantaranya berpotensi menghasilkan listrik.

Sebab itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) APLSI Priamanaya Djan berharap peraturan dan tara cara perizinan dan kerja sama di Kementerian Pekerjaan Umum segera dituntaskan. Tata cara perizinan ini, menurut Pria, draft-nya sudah pernah ada namun belum difinalisasi. “Terakhir sudah pernah ada draft-nya dipaparkan oleh Kementerian PU. Namun belum ada tindak lanjut lebih jauh,” ujar Pria.

Pria mengatakan, payung hukum komersialisasi pengelolaan bendungan untuk pembangkit sudah tersedia di Peraturan Menteri (Permen) Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 19 tahun 2015. Hanya saja, ujar Pria, Permen tersebut hanya sebatas soal harga beli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).”Maka tata cara perizinan dan kerja sama ini perlu difinalkan,” ujar dia.(Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login