IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , , » Praktik Monopoli Picu Makelar dan Meroketnya Harga Gas

Praktik Monopoli Picu Makelar dan Meroketnya Harga Gas

Written By Indopetro portal on Wednesday, 7 September 2016 | 08:42

indoPetroNews- Penyebab utama meroketnya harga gas bumi di Indonesia karena adanya praktik monopoli dalam mata rantai perdagangannya.

“Kita temukan ada monopoli penyaluran gas, akibatnya calo gas abal-abal bermodalkan selembar keras juga bisa masuk,” kata Ketua Bidang Energi Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Andhika Anindyaguna kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNew.com Rabu (7/9/2016) di Jakarta. Monopoli ini menyuburkan percaloan dengan masuknya trader abal-abal tanpa modal.

Dia mengatakan, akibat monopoli ini, trader gas yang bonafid dan ingin membangun infrastruktur distribusi gas di Tanah Air tidak bisa masuk dan membuat harga gas melambung sehingga merugikan masyarakat dan daya saing industri.

Andhika menuturkan monopoli distribusi itu masalahnya didukung oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No.37/2015. Permen ini tidak mengakomodir badan usaha swasta yang memiliki infrastruktur untuk bisa masuk dalam pengelolaan gas.

Sebab itu, kata Andhika, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) perlu segera merevisi peraturan itu sekaligus juga diharapkan dapat mengatasi keberadaan “trader” abal-abal. “Akibat monopoli penyaluran gas ini, tidak ada persaingan harga gas. Sebab penentu harga cuma satu. Sedangkan negara ogah mengintervensi harga gas,” tandasnya.

Hipmi juga menilai monopoli ini menyuburkan percaloan dan trader abal-abal dari pihak asing. “Tanpa membangun infrastruktur, tidak investasi, tidak bangun kilang, pipa, tidak ada mini terminal, mereka leluasa menjual gas ke Indonesia dengan modal selembar kertas,” ujarAndhika.

Dia mengatakan, saat Menteri ESDM masih dijabat oleh Sudirman Said, telah ada upaya merevisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2015, yang kemudian direvisi menjadi Permen ESDM Nomor 06 Tahun 2016. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan Sudirman Said tersebut, alokasi gas hanya boleh diberikan kepada pemegang izin usaha niaga gas yang memiliki dan berkomitmen membangun infrastruktur gas.

Namun revisi ini menurut Andhika memiliki dua kelemahan.”Pertama trader masih belum diberi keleluasaan membangun infrastruktur gas dan kedua, revisi ini tidak berlaku surut,” ujar Andhika.

Saat ini terdapat sekitar 60 perusahaan trader gas di Indonesia. Namun sebagian besar perusahaan itu hanya bermodalkan secarik kertas atau calo pemburu rente. Para pemburu rente ini hanya mendapat alokasi gas kemudian menjual ke perusahaan yang memonopoli penyaluran gas. Kiprah para trader abal-abal ini membuat rantai pasok gas di Tanah Air menjadi tidak efisien dan panjang. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login