IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , , » Subsidi EBT Untuk Jamin Pasokan Listrik Jangka Panjang

Subsidi EBT Untuk Jamin Pasokan Listrik Jangka Panjang

Written By Indopetro portal on Thursday, 15 September 2016 | 11:52

indoPetroNews- Subsidi energi baru terbarukan (EBT) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 menjadi keharusan untuk menjamin pasokan listrik dalam jangka panjang. Asosiasi Produsen Listik Swasta Indonesia (APLSI) meminta agar kepentingan investasi, jaminan ketersediaan listrik, dan subsidi EBT ke depan tidak dibenturkan. Hal tersebut diutarakan Sekretaris Jendral APLSI Priamanaya Djan kepada sejumlah media, termasuk indoPetroNews.com Kamis, (15/9/2016) di Jakarta, menanggapi alotnya pembahasan subsidi EBT antara pemerintah dan legislasi belum lama ini.

“Soal subsidi ini EBT sebuah keniscayaan untuk menjamin keberlangsungan investasi swasta di EBT,” ujar Pria. Dia mengatakan, investasi swasta di EBT memang harus menarik dari sisi bisnis agar pihak swasta mau menanamkan modalnya di sana. Sebab disisi lain, pemerintah sendiri tidak punya kemampuan sendiri untuk mengembangkan EBT. Sebab itu, peran swasta perlu dilibatkan. Pria mengatakan, antara kepentingan investasi swasta dan subsidi EBT tidak perlu dibenturkan. “Sebab investasi ini kan tujuannya untuk menjaga keberlanjutan ketersediaan listrik bagi masyarakat dan menjangkau wilayah-wilayah yang belum tereletrikfikasi. Atau kita pilih tetap gelap-gulita. Rakyat juga yang susah, ” tandas Pria.

Sebelumnya dalam RAPBN 2017, disiapkan subsidi Rp 1,3 triliun untuk subsidi EBT. Dana tersebut dianggarkan untuk menutup selisih antara harga listrik dari EBT dengan biaya pokok produksi (BPP) listrik PLN. Tarif listrik dari EBT memang relatif mahal, perlu subsidi agar PLN dapat membelinya. Untuk listrik dari mikro hidro misalnya, PLN harus membeli dari Independent Power Producer (IPP) dengan harga Rp 1.560-2.080/kWh (kilowatt hour). Lalu untuk listrik dari tenaga surya, harganya Rp 1.885-3.250/kWh.

Sementara rata-rata BPP PLN Rp 1.352/kWh. Namun kemudian, subsidi ini menjadi perdebatan dalam rapat kerja Komisi VII DPR dengan Plt (Pelaksana Tugas) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Luhut Binsar Padjaitan. Beberapa anggota Komisi VII DPR berpendapat, subsidi EBT ini sebaiknya ditiadakan saja karena tidak untuk rakyat, melainkan untuk segelintir korporasi.

Sejalan dengan Pria, Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana mengatakan, subsidi ini pun berujung pada kepentingan ketersediaan listrik dalam jangka panjang untuk rakyat. Apalagi, ke depan ketersediaan energi primer akan semakin mahal dan langka untuk menghidupi pembangkit ke depan. “Misalnya ketersediaan batubara dalam negeri tidak bisa lagi jadi andalan ke depan di proyek 35ribu Megawatt (MW) ke depan. Sebab, menurut penelitian, komoditas ini akan habis pada tahun 2035, sedangkan energi terbarukan akan terbangkitkan sampai seterusnya,” ujar Rizka.

Dalam RAPBN 2017, pemerintah mematok pagu senilai Rp1,3 triliun untuk EBT dari total pagu subsidi energi senilai Rp92,2 triliun. Sementara, untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji tabung 3 kg dalam RAPBN 2017 direncanakan senilai Rp42.3 triliun atau turun sekitar Rp1,4 triliun bila dibandingkan pagu APBNP 2016 senilai Rp43,7 triliun. Pagu subsidi pos ini terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu (JBT) senilai Rp10,3 triliun dan subsidi elpiji tabung 3 kg senilai Rp32 triliun. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login