IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Anggota Komisi VI DPR : Holding BUMN Energi Belum Layak Dieksekusi Karena Pejabatnya Bermental Birokrat

Anggota Komisi VI DPR : Holding BUMN Energi Belum Layak Dieksekusi Karena Pejabatnya Bermental Birokrat

Written By Indopetro portal on Wednesday, 5 October 2016 | 09:06

indoPetroNews- Pemerintah didesak untuk membatalkan rencana pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi hingga semua persyaratan kelayakan dapat dipenuhi. Demikian salah satu poin penting yang diutarakan oleh Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Siti Mukaromah dalam acara CORE Media Discussion (CMD) bertajuk "Pembentukan Holding BUMN Energi: Quo Vadis Arah Kebijakan Energi di Indonesia?" Selasa (4/10/2016) di Kantor CORE Indonesia, Jalan Tebet Barat Dalam Raya No.76A, Jakarta.

Selain itu, kata Siti, pembentukan holding BUMN energi harus lebih dahulu memetakan BUMN. "Selama ini kita tidak mengetahui secara detil peta kekuatan dan kelemahan BUMN. Bila peta saja tidak punya, bagaimana akan membentuk holding," imbuhnya.

Disamping itu, lanjut Siti, pembentukan BUMN harus mengarusutamakan pensinergian sesuai core bisnisnya. "Holding harus dilakukan pada BUMN yang sahamnya dimiliki 100% oleh pemerintah," tegas Siti.

Seperti diketahui, pemerintah dewasa ini sangat gencar dalam menggulirkan upaya pembentukan holding BUMN. "Secara umum pembentukan holding bisa diterima karena holding merupakan salah satu aksi korporasi yang bertujuan untuk mendorong usaha bisnis agar lebih bisa berkompetisi dan memperkuat struktur aset dan modal," tandas Siti.

Dia juga menyatakan bahwa di beberapa negara, kebijakan membuat holding BUMN juga dilakukan. "Tujuannya untuk meningkatkan devisa bagi negara. Salah satu contohnya adalah Temasek di Singapura dan Khazanah di Malaysia," papar Siti.

Kendati demikian, Siti menegaskan bahwa upaya pembentukan di Tanah Air belum layak dilakukan karena dari sisi internal masih perlu dievaluasi. Misalnya terkait corporate culture.

"Saat ini mental pemegang jabatan BUMN masih bermental birokrat. Mereka mempunyai wewenang tetapi tanggungjawabnya rendah," tandasnya. Jadi kultur korporasi belum tertanam. Apalagi BUMN mengemban tugas strategis yang memiliki berbagai peran, yaitu sebagai pengembangan potensi dalam negeri; peran komersil; dan peran sebagai Public Service Obligation (PSO). (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login