IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Anggota Komisi VII DPR : Darurat Energi, Presiden Jokowi Harus Segera Terbitkan Perpu Migas

Anggota Komisi VII DPR : Darurat Energi, Presiden Jokowi Harus Segera Terbitkan Perpu Migas

Written By Indopetro portal on Monday, 3 October 2016 | 08:43

indoPetroNews- Undang-undang (UU) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001 sudah lumpuh. Karena itu, Presiden Jokowi harus segera mengeluarkan Perpu Migas sebelum UU Migas selesai.

“Apalagi pemerintahan ini telah berjalan dua tahun. Sampai kapan lumpuhnya bisnis migas ini akan berlangsung? Karena ketiadaan UU maka bisnis migas sudah pincang,” anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Inas Nasrullah Zubir, Jumat (30/9/2016) di Jakarta.

Seharusnya sejak awal pemerintahan Jokowi mendahulukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Migas. Keuntungan adanya Perpu? “Karena UU Migas sudah lumpuh dan keadaan darurat. Kalau orang sudah tidak lumpuh, tidak mempunyai tangan dan kaki bagaimana mau bekerja,” tanya Inas. Tidak sedikit aturannya sudah dicoret-coret dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dia juga mengutarakan pemerintah tidak perlu menunggu DPR untuk mengeluarkan Perpu. “Undang-undang Migas tidak akan selesai tahun ini,” lanjutnya. Barangkali yang selesai pada awal 2017 adalah draf UU Migas dari Komisi VII. Dari draf kemudian didorong ke Badan Legislatif (Baleg) DPR kemudian dibentuk Panitia Kerja (Panja).

Sebagai catatan, Perpu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa. Materi muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama dengan materi muatan Undang-Undang. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login