IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , » Kuasa Hukum Maxpower : Klien Kita Siap Berikan Klarifikasi pada KPK

Kuasa Hukum Maxpower : Klien Kita Siap Berikan Klarifikasi pada KPK

Written By Indopetro portal on Tuesday, 11 October 2016 | 08:26

indoPetroNews- Para pendiri Maxpower Group Pte Ltd, perusahaan energi, yang berada di bawah Standared Chartered Private Equity (SCPE), yaitu Mr Sebastian Pierre Sauren, Mr Willibald Goldschmidt, dan Mr Arno Hendriks bersedia memberikan klarifikasi kepada aparat penegak hukum terkait pemberitaan media massa soal dugaan penyuapan kepada oknum pejabat di Indonesia.

“Kliennya bersedia memberikan klarifikasi kepada aparat penegak hukum (KPK) ataupun pihak Departemen Kehakiman Amerika Serikat melalui Federal Bureau of Investigation (FBI) sehubungan dugaan suap terkait pembangkit listrik kepada pejabat di Indonesia,” kata Ahmad Raja Siregar, salah seorang kuasa hukum pendiri Maxpower kepada wartawan, Senin (10/10/2016) di Jakarta.

Menurut Ahmad, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) mendapat mandat untuk menjadi kuasa hukum dari pendiri Maxpower. Perusahaan ini memiliki keahlian dalam instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) berskala kecil-sedang dan mempunyai sejumlah proyek di Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Maxpower, kata Ahmad, merupakan salah satu perusahaan kontraktor Penanaman Modal Asing (PMA) yang bergerak di bidang kelistrikan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.

Pihaknya, lanjut Ahmad, membaca beberapa pemberitaan di media massa dalam kurun dua-tiga minggu terakhir ini mengenai Maxpower. Disebutkan di dalam pemberitaan tersebut adanya dugaan yang disampaikan oleh oknum-oknum yang tidak “bertanggung jawab” yang menerangkan bahwa Maxpower menyogok kepada oknum pejabat-pejabat di Indonesia.

“Setelah kita melakukan wawancara kepada pihak yang memberikan kuasa kepada kita, diindikasikan bahwa penyogokan terjadi pada kurun 2012 – 2015. Tapi tidak dijelaskan di situ siapa yang menyogok dan siapa yang disogok,” katanya.

Dirut PLN pun, imbuh Ahmad, juga mengatakan tidak ada pejabat-pejabat PLN yang menerima sogok dari Maxpower. “Setelah kita konfirmasi kepada pihak yang memberikan kuasa kepada kita, mereka mendapat pekerjaan dari PLN untuk pembangkit listrik di Lampung, Sumatera dan daerah lainnya melalui proses tender sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Ada surat perintah dan kontrak kerjanya,” papar Ahmad, sembari mengimbuhkan pada kurun 2012 - 2015 seluruh pembukuan laporan keuangan Maxpower telah diaudit oleh auditor yang diakui oleh negara. (Sofyan)

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login