IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » President/GM PHE WMO : Kepastian Hukum Adalah Insentif Juga Bagi Investor Hulu Migas

President/GM PHE WMO : Kepastian Hukum Adalah Insentif Juga Bagi Investor Hulu Migas

Written By Indopetro portal on Tuesday, 18 October 2016 | 16:34

indoPetroNews- PHE WMO mengemban misi untuk meningkatkan kontribusi Pertamina hingga 40% pada produksi minyak nasional pada tahun 2019. Untuk itu, Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) telah mengembangkan lapangan terintegrasi tahap pertama melalui proyek EPCI-1 di wilayah kerja PHE WMO. Pembangunan proyek EPCI-1, saat ini sedang melaksanakan instalasi anjungan lepas pantai PHE-12 dan PHE-24. Fasilitas produksi migas lapangan terintegrasi ini akan dilengkapi dengan Central Processing Platform 2 (CPP2).

“Ketiga fasilitas ini diharapkan dapat selesai terpasang di lepas pantai paling lambat akhir November 2016 mendatang,” kata President/General Manager PHE WMO Sri Budiyani kepada indoPetroNews.com Selasa (18/10/2016) di Jakarta. Sementara itu, lanjut Budiyani, sesuai target Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumin (SKK Migas), lapangan terintegrasi ini pada Februari 2017 sudah bisa mengalirkan minyak bumi sekitar 1.000 barrel oil per day (BOPD) dan mencapai puncaknya 2.900 BOPD pada Mei 2017.

“Dari sumur gas bumi diharapkan berproduksi 10 MMSCFD (million metric standard cubic feet per day) mulai Juni 2017 dan mencapai puncaknya 14,1 MMSCFD pada Juli 2017,” papar Budiyani sembari mengimbuhkan pihaknya juga tengah mengurangi penurunan alamiah laju produksi migas di wilayah kerjanya dan melaksanakan kegiatan operasi migas yang efisien.

“Untuk diketahui penurunan alamiah laju produksi di lapangan WMO dan 2 tahun terakhir adalah sebesar kurang lebih 50% dan pada tahun 2016 (s/d Oktober) dapat ditekan hingga menjadi hanya 10%. Hal tersebut dilakukan melalui optimasi produksi oleh para engineer PHE WMO,” tandasnya. Sedangkan dari sisi efisiensi, pada 2016 dapat dihemat Opex sebesar 100 juta USD tanpa mengurangi kinerja produksi.

Saat ditanyakan perihal kemampuan perusahaan nasional dalam pengembangan proyek migas di lepas pantai, Budiyani mengatakan, “Pertanyaan tersebut cukup menarik, sebab hal tersebut juga menjadi pertanyaan publik, yaitu apakah Pertamina dapat dan mampu mengoperasikan wilayah kerja lepas pantai.”

Dia mengatakan, Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertamina Hulu Energi merupakan holding company dari beberapa operator Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan SKK Migas yang mengoperasikan beberapa wilayah kerja lepas pantai diantaranya PHE WMO.

“Melalui kinerja yang dapat ditujukkan pada saat ini di beberapa wilayah kerja lepas pantai yang dioperasikan oleh Pertamina, hal mana juga ditunjukkan dengan kepemimpinan manajemen oleh pekerja-pekerja Pertamina seperti wilayah kerja WMO, menunjukkan bahwa Pertamina sebagai perusahaan nasional mampu mengoperasikan wilayah kerja lepas pantai dengan handal dan memenuhi standar operasi perminyakan,” paparnya.

Hal tersebut juga, lanjut Budiyani, karena didukung oleh hampir 100% tenaga kerja nasional di Pertamina, serta tidak terbatas pula kemampuan yang tidak diragukan dari perusahaan nasional sebagai perusahaan pendukung operasi pada kegiatan EPCI perminyakan.

Lebih jauh Budiyani juga menyinggung soal insentif dan efektifitasnya. Menurut Budiyani, insentif perminyakan memang diperlukan untuk memberikan daya tarik bagi kegiatan investasi migas yang memiliki risiko operasi dan modal yang besar.

“Indonesia memiliki banyak lapangan migas yang belum dieksplorasi dan dikembangkan, yang mana sebagian besar berada di daerah timur yang memang secara geografis dan teknis masih memiliki faktor risiko yang tinggi, seperti laut dalam dan adanya konsep-konsep eksplorasi yang belum terbukti di wilayah tersebut,” tegas Budiyani.

Namun tidak kalah pentingnya pada saat ini, ungkap Budiyani, adalah (menjadi fokus para investor) adanya kepastian hukum. Hal tersebut meliputi konsistensi penerapan isi kontrak kerja sama yang telah ditandatangani dengan Pemerintah terhadap adanya kewajiban penerapan aturan-aturan baru dalam kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya yang berpotensi saling bertentangan isi kontrak yang telah disepakati, maupun terkait dengan jumlah ijin kegiatan operasi perminyakan yang harus dipenuhi serta prosesnya yang memerlukan waktu yang panjang.

“Saya kira pemerintah seharusnya pada saat ini, utamanya adalah melakukan pembenahan dari sisi aturan agar dapat diperoleh kepastian hukum bagi terselenggaranya kegiatan usaha hulu migas yang menarik bari para investor. Atau bisa saja saya katakan bahwa adanya kepastian hukum bagi terselengaranya investasi migas adalah merupakan salah satu insentif juga yang ditunggu oleh para investor,” tegasnya. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login