IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , , » Serikat Pekerja SKK Migas Pertanyakan Kualitas Temuan dan Auditor BPK RI

Serikat Pekerja SKK Migas Pertanyakan Kualitas Temuan dan Auditor BPK RI

Written By Indopetro portal on Monday, 10 October 2016 | 09:19

indoPetroNews- Serikat Pekerja (SP) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu (SKK) Minyak dan Gas Bumi (Migas) menanggapi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) atas kinerja SKK MIGAS tahun 2015 dengan mengeluarkan opini tidak wajar (adverse).

Melalui justru mempertanyakan kualitas dari temuan tersebut. "Apa-apa yang menjadi audit finding antara lain Hak-hak Pekerja yang terdiri dari: PAP (Penghargaan atas Pengabdian), MPP (Masa Persiapan Pensiun), Imbalan Kesehatan Purna Karya (IKPK), dan PUTD (Penghargaan Ulang Tahun Dinas), Pencatatan Pesangon, Abandonment & Site Restoration (ASR) merupakan temuan rutin dari auditor dan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya temuan tersebut sudah kami jawab dan klarifikasi," kata Ketua Umum SP SKK Migas Dedi Suryadi kepada wartawan, Jumat (7/10/2016) di Jakarta.

Menurut Dedi, audit pada 2014 saja, dengan Kepala BPK RI yang masih sama (Harry Azhar Aziz) dengan tim audit yang sama juga tapi bisa menghasilkan opini yang berbeda dengan tahun audit 2015. "Apa ada pesanan apa bagaimana?" tanya Dedi.

Menurutnya, publik juga bisa mengakses tahun-tahun audit SK Migas tahun-tahun sebelumnya untuk mengetahui Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas SKK Migas untuk mengetahui ada apa sebenarnya maksud opini disclaimer yang disematkan kepada SKK Migas.

"Isu atas “penurunan” opini tersebut sudah terbaca oleh SP SKK MIGAS dari awal tahun, dengan otoritas yang dimliki BPK memang kami terbiasa akan ancaman atau gertakan mereka saat audit, tapi yang jelas kami bersikukuh untuk tetap memasukkan Hak-hak Pekerja pada Laporan Keuangan SKK Migas," kata Dedi.

Dedi melanjutkan, "Kami menghormati atas opini yang dikeluarkan oleh BPK dan mengerti opini tersebut bersifat final, tapi kami siap untuk membawa isu ini sehingga menjadi “RS Sumber Waras” kedua bagi BPK".

Pihaknya, kata Dedi, menuntut klarifikasi terbuka serta Standard Operating Procedure (SOP) pemeriksaan dari BPK RI atas tahun-tahun pemeriksaan atas SKK Migas beberapa tahun terakhir.

Atas keanehan-keanehan tersebut, lanjut Dedi, baiknya dilakukan evaluasi etik atas auditor-auditor BPK RI yang dilakukan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia agar kedepannya semua audit yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan norma-norma professional bukan politik praktis semata.

Dedi juga menyampaikan beberapa tuntutan yang akan dilakukan SP SKK MIGAS, sebagai lanjutan dari temuan BPK RI tersebut yaitu :

Pertama, melaporkan pengabaian hak pekerja yang telah diperjanjikan kepada Presiden RI, DPR RI (Komisi III dan VII), Menteri Tenaga Kerja, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Keuangan.

Kedua, bilamana pengabaian atas hak-hak Pekerja masih dilanjutkan, kami akan melakukan aksi demonstrasi secara serempak yang akan dilakukan oleh anggota kami di Jakarta, Kantor Perwakilan dan Terminal Lifting.

Ketiga, memboikot pelaksanaan audit yang sedang dan akan dilakukan oleh BPK RI sampai dengan terpenuhinya klarifikasi secara terbuka.

"Kami yakin masyarakat menginginkan SKK Migas serta BPK RI dapat bekerja dengan nilai-nilai profesional, terlebih Industri Hulu Migas tetap masih diandalkan untuk menutupi defisit APBN," ujar Dedi. (Sofyan)
Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login