IndoPetroNews

Headlines News :
Home » , , » Tumpang-tindih Perizinan Picu Perebutan Daerah Potensi Migas

Tumpang-tindih Perizinan Picu Perebutan Daerah Potensi Migas

Written By Indopetro portal on Tuesday, 18 October 2016 | 12:26

indoPetroNews- Konflik akibat tiadanya kejelasan peta daerah bukan isapan jempol. Pasalnya, perebutan wilayah antar masyarakat terjadi di Pulau Parang-parangan (terletak di perairan antara Sulawesi Barat dengan Kalimantan Timur) terdapat potensi minyak dan gas alam (migas).

“Inilah yang mendorong konflik antar masyarakat di daerah,” kata Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, dalam sambutannya pada acara puncak Hari Informasi Geospasial, Senin (17/10/2016) di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Konflik akibat ketidakjelasan peta daerah ini jangan merusak stabilitas dan keamanan di daerah yang sudah stabil.

Awang berharap agar konflik dapat diselesaikan dengan adanya peta geospasial yang telah disusun oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). “Inilah yang melatarbelakangi kita membuat kesepakatan dengan Kepala BIG beberapa tahun lalu,” lanjutnya.

Sementara itu Kepala BIG Priyadi Kardono, mengakui memang terjadi konflik dan perebutan wilayah yang terdapat potensi migas di dalamnya. “Penyebabnya masalahnya karena perizinan. Ada beberapa instansi yang mempunyai kewenangan yang juga memberikan izin, baik izin untuk pertambangan migas, izin untuk perkebunan dan kehutanan,” kata Priyadi. Selain masalah perizinan, juga tidak ada kordinasi antara instansi tersebut. Bahkan pihak instansi mengeluarkan izinnya masing-masing.

“Setelah kita kumpulkan masing-masing, kita kroscek ke semua instansi tersebut dan integrasikan barulah diketahui terjadi tumpang-tindih antar satu dengan lainnya. Kalau dari semula mereka menggunakan satu peta yang dikeluarkan BIG dan setiap mengeluarkan izin (baik izin pertambangan migas dan lain semacamnya) dikordinasikan maka perebutan wilayah dapat dihindari,” ucapnya.

Namun karena masing-masing instansi mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin sendiri-sendiri maka dikeluarkanlah izin tanpa melihat lagi pemanfaatan lahannya dipergunakan ataupun belum.

“Bahkan, KPK meminta bantuan BIG untuk merunut tumpang-tindih perizinan lahan/wilayah. Apakah sebelumnya tambang migas, perkebunan, perhutanan atau masih hutan penuh. Kalau hutan penuh apakah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) sudah dibayarkan. Dan siapa yang mengeluarkan izinnya kali pertama,” tandas Priyadi sembari mengimbuhkan ada beberapa lokasi yang telah diteliti oleh KPK yaitu Papua Barat, Kalimantan Tengah dan lokasi lainnya. (Sofyan)

Share this post :
Comments
0 Comments

Post a Comment

www.indopetronews.com

 
Support : Web Master | Indokarmed | Web Hosting
Copyright © 2013. indoPetroNews - All Rights Reserved
Web Design Web Master Published Media Patner by Jurnalis Rakyat
Proudly powered by Portal Login